Fraksi Demokrat DPRD Medan Kritik RPJMD 2021–2026, Nilai Program Masih Normatif

MEDAN -Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menilai kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan RPJMD 2021–2026 belum menunjukkan capaian yang signifikan. Program yang dijalankan disebut masih sebatas rutinitas birokrasi dengan hasil normatif dan kurang progresif.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, H Iswandi Ramli SE, dalam pendapat fraksinya pada rapat paripurna pembahasan Ranperda RPJMD Kota Medan 2025–2029 di Gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).

"Fraksi Demokrat belum menemukan program yang signifikan. Kesan yang muncul, pelaksanaan RPJMD masih bersifat rutinitas birokrasi dengan capaian yang normatif dan tidak progresif," tegas Iswandi, yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Kota Medan.

Meski secara sistematika penyusunan RPJMD 2025–2029 sudah baik, Iswandi mengingatkan agar dokumen tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia menekankan pentingnya prinsip politis-legislasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Demokrat mendorong konsistensi antara RPJMD, RKPD, renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan APBD. "Kerangka analisis sebaiknya menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah," jelasnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar RPJMD tidak hanya menampilkan komponen APBD berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga data aset dan kekayaan daerah. "Kekayaan daerah adalah modal dasar penting untuk mendukung program pembangunan. Kami minta data aset disajikan secara komprehensif," ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Demokrat menekankan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas. "Pemko Medan juga harus memberi perhatian serius pada pengembangan Sekolah Rakyat," tambah Iswandi.