
Felis, Balita Kecil dari Arse yang Berjuang Melawan Jantung Bocor di Tengah Kemiskinan
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
DaerahIswanda Ramli, atau yang akrab disapa Nanda, menyebut bahwa kurangnya koordinasi antara rumah sakit milik Pemko Medan dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi faktor utama lambatnya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
“Apa yang disampaikan Wakil Wali Kota itu benar adanya. Harusnya RS Pirngadi, RS Bachtiar Djafar, Dinkes, hingga BKPSDM berkoordinasi secara aktif. Saya cukup miris mengetahui bahwa dua rumah sakit milik Pemko Medan kekurangan dokter spesialis dan bahkan perawat,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Nanda mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak akan optimal bila kekurangan tenaga medis terus berlanjut. Padahal, menurutnya, Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap telah menunjukkan keseriusan dalam membenahi layanan kesehatan kota.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar tidak akan mampu bersaing dengan rumah sakit swasta,” tegasnya.
Ia mendesak seluruh pihak terkait, termasuk OPD di lingkungan Pemko Medan, untuk bergerak cepat dan serius dalam memperbaiki situasi. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata seluruh kebutuhan pegawai, termasuk dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
“Jangan main-main dengan pelayanan kesehatan. Semua harus bergerak mendukung keseriusan pimpinan daerah. Kita lihat sendiri, Wakil Wali Kota sampai berkantor di RS Pirngadi. Itu harus dijawab dengan tindakan nyata: segera isi kekosongan tenaga kesehatan di sana,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Zakiyuddin Harahap di RSUD dr. Pirngadi, Selasa (17/6), terungkap bahwa koordinasi antar-instansi belum berjalan maksimal. Zakiyuddin menyoroti minimnya komunikasi antara Dinas Kesehatan, RSUD Pirngadi, RSUD Bachtiar Djafar, dan BKPSDM.
“Kalau ada koordinasi, tidak akan terjadi kekurangan dokter atau perawat. Malah tadi kita temukan bidang yang harusnya diisi perawat justru ditempati oleh bidan,” ungkapnya.
Zakiyuddin juga menekankan perlunya antisipasi dini terhadap tenaga kesehatan yang akan pensiun, agar proses rekrutmen pengganti bisa dilakukan tepat waktu.
Data terakhir menyebutkan, jumlah perawat dan bidan di RSUD dr. Pirngadi mencapai 425 orang. Namun, rumah sakit ini masih kekurangan tenaga medis di berbagai bidang spesialis, seperti jantung anak, hematologi anak, neurologi anak, tumbuh kembang, PICU, bedah onkologi, gastroenterohepatologi, hingga catheter jantung. Dalam rekrutmen CPNS terakhir, 21 formasi dokter spesialis bahkan tidak terisi.(jns)
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
DaerahMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahPolres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahDengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
DaerahPT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
DaerahGerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
DaerahPalembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
DaerahPolres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
DaerahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
DaerahKasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah