Sengketa Lahan di Paluta, Kapolres Tapsel Tekankan Penyelesaian Berbasis Hukum dan Sinergi
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sadarita Ginting, SH, MH (Fraksi Golkar), didampingi Sekretaris Komisi II, H. Arifuddin (Fraksi PKB), serta anggota Samsul Rizal (Fraksi PAN), Meja Sembiring (Fraksi NasDem), Martono, S.Kom dan Sunarman, S.ST (Fraksi Demokrat), serta Sapitri Harianto, SH. Turut hadir pula staf ahli Komisi II: Suwito, Sutiman, S.IP, dan Sofyan.
Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Sri Mahyuni, SKM, mewakili Kepala Dinas Kesehatan, bersama jajaran. Hadir pula Pelaksana Harian Kepala BKD, Syahfrinsyah, S.Sos, beserta tim, dan perwakilan dari Bagian Hukum Pemkab Langkat.
Rapat ini berlangsung hangat dan penuh antusias. Ratusan tenaga kerja sukarela dari Dinas Kesehatan serta tenaga honorer BPJS hadir memenuhi ruang rapat, menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka yang selama ini belum terpenuhi.
Ketua Forum TKS Dinas Kesehatan, Muliana Sitepu, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak TKS yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum juga terdaftar dalam basis data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami menuntut agar nama-nama kami segera dimasukkan ke dalam database BKN pusat. Karena selama ini, Dinkes dan BKD belum mendaftarkan nama kami,” tegas Muliana.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Langkat dari Fraksi NasDem, Meja Sembiring, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para TKS. Ia menilai bahwa mereka telah menunjukkan dedikasi tinggi selama bertahun-tahun dan layak mendapatkan perhatian lebih.
“Bayangkan, ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Ini harus diselesaikan dengan serius. Kami akan terus memperjuangkan nasib mereka agar mendapatkan kejelasan,” tegas Meja.
Sebelumnya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, juga telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinkes, BKD, dan Bagian Hukum untuk mencari solusi terbaik.
Menutup rapat, Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sadarita Ginting, menyampaikan komitmen penuh dari lembaganya.
“Pada prinsipnya, kami siap memperjuangkan dan mengawal seluruh pengajuan serta usulan dari para TKS agar prosesnya segera dipercepat dan mendapat tindak lanjut dari pihak terkait,” ujar Sadarita.(jns)
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah