MEDAN - Persoalan pengelolaan Perumahan Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kembali memanas. Belasan pekerja bangunan yang hendak memperbaiki rumah milik salah seorang penghuni komplek diduga sempat dihalangi masuk oleh petugas sekuriti di pintu gerbang utama, Jumat (20/11/2026) pagi.
Insiden tersebut menambah panjang polemik antara sebagian warga dan pihak pengelola perumahan. Sebelumnya, warga yang menolak kebijakan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi per bulan juga mengaku mengalami pembatasan akses masuk ke lingkungan komplek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, belasan pekerja tersebut datang untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah salah seorang penghuni. Namun, ketika hendak memasuki kawasan perumahan, petugas sekuriti disebut tidak mengizinkan mereka masuk dengan alasan belum memiliki izin.
Baca Juga:
Padahal, menurut pengakuan salah seorang pekerja, mereka telah dua hari keluar masuk komplek untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pemilik rumah tanpa mengalami kendala.
"Kami bingung Bang, karena tidak diizinkan masuk. Padahal, hari sebelumnya tidak ada masalah. Pihak sekuriti juga sudah mengetahui bahwa kami pekerja dari luar kota yang diminta memperbaiki rumah salah seorang penghuni komplek," ujar seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pekerja lainnya mengungkapkan bahwa setelah akses masuk ditolak, mereka menghubungi pemilik rumah. Selanjutnya, melalui pengurus Badan Pengelola Komplek Taman Malibu Indah (BPKTMI) yang diwakili Syarif, disampaikan permintaan agar para pekerja diperbolehkan masuk.
Komunikasi antara pengurus BPKTMI dan petugas sekuriti sempat diwarnai perdebatan. Setelah terjadi pembicaraan lebih lanjut, para pekerja akhirnya diizinkan memasuki kawasan perumahan untuk melanjutkan pekerjaan.
"Kami hubungi pemilik rumah karena tidak diizinkan masuk. Sempat terjadi perdebatan antara pemilik rumah dengan sekuriti. Setelah itu, kami akhirnya diizinkan masuk. Kalau besok bagaimana lagi, kami juga tidak tahu apakah kembali mengalami hal serupa," ungkapnya.
Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga yang melintas di dalam komplek. Adu mulut antara pihak developer dan protes warga juga terlihat di lokasi kejadian.
Ketua BPKTMI, Alfian, melalui perwakilannya, Syarif, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa para pekerja yang tertahan merupakan tenaga kerja yang telah dibayar oleh penghuni untuk memperbaiki rumahnya.
Syarif juga menyebut BPKTMI merupakan organisasi pengelola yang dibentuk warga dan telah memiliki kekuatan hukum. Karena itu, menurutnya, hak penghuni sebagai pemilik rumah perlu dihormati, termasuk dalam menentukan pekerja yang akan melakukan perbaikan di rumah masing-masing.
"Mereka bukan pekerja yang tidak jelas. Sudah dua hari bekerja di rumah warga. Kalau mereka ditahan, tentu tidak bisa bekerja. Yang dirugikan adalah pemilik rumah karena pekerjanya tidak dapat menjalankan pekerjaan. Ini menyangkut hak penghuni sebagai pemilik rumah yang sah," tegas Syarif.
Persoalan akses masuk pekerja tersebut diduga berkaitan dengan penolakan sebagian warga terhadap kebijakan iuran yang diberlakukan CV Tunas Malibu Impian, anak perusahaan PT Taman Malibu Indah. Warga mempersoalkan pungutan sebesar Rp2.300 per meter persegi setiap bulan karena menilai kebijakan tersebut tidak pernah diputuskan melalui musyawarah bersama penghuni.
Selain besaran iuran, warga juga mempertanyakan dasar pembentukan pengurus CV Tunas Malibu Impian serta transparansi penggunaan dana yang dikutip dari penghuni komplek.
Salah seorang warga, dr. Adrian, mengaku menolak kebijakan pungutan tersebut. Ia menilai pengutipan tanpa persetujuan dan dasar kesepakatan yang jelas perlu dipertanyakan.
"Mereka mungkin mengklaim kebijakan tersebut didukung 80 persen penghuni komplek. Namun, faktanya, dari sekitar 400 rumah, hampir seluruh penghuni tidak menyetujui pungutan Rp2.300 per meter persegi per bulan," ujar Adrian.
Adrian mendesak Pemerintah Kota Medan dan aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memeriksa dasar hukum pemberlakuan iuran serta kewenangan pihak pengelola dalam melakukan pengutipan kepada warga.
Ia juga meminta pihak developer tidak menggunakan kewenangan pengelolaan komplek untuk membatasi hak penghuni, terutama menyangkut akses menuju rumah milik mereka. Adrian berpendapat jalan di dalam komplek merupakan fasilitas umum sehingga tidak semestinya digunakan untuk menghalangi orang yang hendak masuk atau melintas demi kepentingan penghuni.
Sementara itu, pihak CV Tunas Malibu Impian melalui Elvie Maria, membantah pihaknya melarang belasan pekerja yang hendak memperbaiki rumah warga. Ia menjelaskan bahwa pemberitahuan kepada pihak developer mengenai aktivitas pekerjaan di lingkungan perumahan merupakan hal yang wajar untuk menjaga keamanan kawasan.
"Ini hanya untuk menjaga keamanan komplek, Bang. Sewajarnya pihak developer selaku pengelola resmi menerima pemberitahuan dari warga apabila ada aktivitas pekerjaan atau perbaikan rumah di lingkungan TMI," jelasnya.
Perbedaan pandangan antara warga dan pihak pengelola tersebut menunjukkan bahwa persoalan Taman Malibu Indah belum menemukan penyelesaian. Selain persoalan iuran, mekanisme pengelolaan kawasan dan pengaturan akses masuk juga menjadi hal yang perlu diperjelas.
Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian secara objektif dengan mendengarkan keterangan warga, pengurus BPKTMI, dan pihak developer. Kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan, aturan keamanan, serta hak penghuni diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.