"Kami hubungi pemilik rumah karena tidak diizinkan masuk. Sempat terjadi perdebatan antara pemilik rumah dengan sekuriti. Setelah itu, kami akhirnya diizinkan masuk. Kalau besok bagaimana lagi, kami juga tidak tahu apakah kembali mengalami hal serupa," ungkapnya.
Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga yang melintas di dalam komplek. Adu mulut antara pihak developer dan protes warga juga terlihat di lokasi kejadian.
Ketua BPKTMI, Alfian, melalui perwakilannya, Syarif, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa para pekerja yang tertahan merupakan tenaga kerja yang telah dibayar oleh penghuni untuk memperbaiki rumahnya.
Syarif juga menyebut BPKTMI merupakan organisasi pengelola yang dibentuk warga dan telah memiliki kekuatan hukum. Karena itu, menurutnya, hak penghuni sebagai pemilik rumah perlu dihormati, termasuk dalam menentukan pekerja yang akan melakukan perbaikan di rumah masing-masing.
"Mereka bukan pekerja yang tidak jelas. Sudah dua hari bekerja di rumah warga. Kalau mereka ditahan, tentu tidak bisa bekerja. Yang dirugikan adalah pemilik rumah karena pekerjanya tidak dapat menjalankan pekerjaan. Ini menyangkut hak penghuni sebagai pemilik rumah yang sah," tegas Syarif.
Persoalan akses masuk pekerja tersebut diduga berkaitan dengan penolakan sebagian warga terhadap kebijakan iuran yang diberlakukan CV Tunas Malibu Impian, anak perusahaan PT Taman Malibu Indah. Warga mempersoalkan pungutan sebesar Rp2.300 per meter persegi setiap bulan karena menilai kebijakan tersebut tidak pernah diputuskan melalui musyawarah bersama penghuni.