MEDAN – Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) minta Pemko Medan untuk menggunakan data valid dan analisis menyeluruh dalam menyusun penerimaan dan pengeluaran APBD 2022. Kajian dan analisis menyeluruh itu harus dihubungkan dengan kepentingan pembangunan Kota Medan dan kepentingan masyarakat.
“Ini penting kami sampaikan agar kedepan, ada kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang direncanakan setiap tahunnya,” kata Hendra DS kepada wartawan terkait R-APBD Kota Medan Tahun anggaran 2022, Kamis (2/12/2021).
Bila hal itu dapat diwujudkan dengan baik, Hendra DS menambahkan bahwa ini akan menunjukkan Wali Kota Medan adalah leader yang benar-benar memahami kepentingan dan kebutuhan rakyat Kota Medan. Selain itu, misi mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif menjadi sesuatu yang dapat direalisasikan secara nyata bukan hanya harapan indah di atas kertas.
Hendra DS menambahkan perubahan anggaran dan belanja yang dilakukan setelah dan sebelumnya disahkan dan disepakatinya KUA/PPAS R-APBD 2022, harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Medan.
Untuk itu, perlu perencanaan yang matang dari konsultan yang juga dibiayai oleh APBD Kota Medan. Salah satu contoh bahwa perencanaan dalam pembangunan sistem drainase Kota Medan tahun 2021 masih kurang mampu menyerap anggaran secara optimal untuk menyelesaikan pembangunan drainase sepanjang 38 Km dari rencana pembangunan/ pemeliharaan drainase di Kota Medan.(JN)
