Bobby Nasution Perkuat Sinergi dengan Kejati Sumut, Pembangunan Daerah Dikawal Aspek Hukum

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi persoalan hukum dalam pelaksanaan program pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan saat Bobby bersilaturahmi dengan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Kejati Sumut untuk memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung program pemerintah dan mengawal pelaksanaan pembangunan strategis di daerah.

Bobby mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Sumut dan Kejati Sumut. Menurutnya, komunikasi serta koordinasi yang baik diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang

"Kolaborasi ini tentunya memperkuat pembangunan ke depan. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Tinggi Sumut atas kerja sama yang luar biasa, terkhusus beberapa waktu belakangan ini. Keberhasilan dan perbaikan nyata yang dilakukan kejaksaan tentu sangat membantu tugas-tugas pemerintah daerah," ujar Bobby.

Ia berharap hubungan kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai program pembangunan di Sumatera Utara terlaksana secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Bobby, dukungan antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan agenda pembangunan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan sesuai dengan kewenangan kejaksaan.

"Dari aspek penegakan hukum, kami akan melakukan yang terbaik buat Sumatera Utara. Dari segi pembangunan, kami akan lakukan pengawalan dan pendampingan. Apa yang sudah kita sepakati bersama tentu akan kita pegang teguh agar pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan dari aspek hukum," tegas Muhibuddin.

Ia menjelaskan, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, komunikasi antara Pemprov Sumut, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan secara terpadu.

Pengawalan dan pendampingan hukum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi potensi persoalan hukum yang mungkin muncul selama pelaksanaan program maupun proyek pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak terkendala oleh persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.(**)