Bobby Nasution Perkuat Sinergi dengan Kejati Sumut, Pembangunan Daerah Dikawal Aspek Hukum

"Dari aspek penegakan hukum, kami akan melakukan yang terbaik buat Sumatera Utara. Dari segi pembangunan, kami akan lakukan pengawalan dan pendampingan. Apa yang sudah kita sepakati bersama tentu akan kita pegang teguh agar pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan dari aspek hukum," tegas Muhibuddin.

Ia menjelaskan, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, komunikasi antara Pemprov Sumut, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan secara terpadu.

Pengawalan dan pendampingan hukum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi potensi persoalan hukum yang mungkin muncul selama pelaksanaan program maupun proyek pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak terkendala oleh persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.(**)