Bupati Samosir Letakkan Batu Pertama KDMP Hutanamora, Perkuat Ekonomi Desa dan Serap Tenaga Kerja

SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (17/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional pembangunan fisik KDMP yang dilaksanakan secara serentak di 800 desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat.

Secara nasional, peletakan batu pertama pembangunan KDMP dipusatkan di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kabupaten Samosir yang berada dalam wilayah kerja Kodim 0210/Tapanuli Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu lokasi pembangunan fisik koperasi dalam program tersebut.

Program KDMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah resmi diluncurkan, koperasi tersebut memasuki tahap operasional melalui pembangunan sekitar 80.000 gerai, fasilitas pergudangan, dan sarana pendukung lainnya secara bertahap di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Samosir Hadiri Open House Idulfitri Gubernur Sumut, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Pembangunan fisik KDMP di Desa Hutanamora dilakukan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi. Pelaksanaan pembangunan mendapat pendampingan dari satu personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang ditugaskan ke PT Agrinas serta dua personel Babinsa Koramil Pangururan.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyambut positif program tersebut karena dinilai mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa. Ia berharap pembangunan fisik KDMP Hutanamora dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, gerai koperasi di Desa Hutanamora resmi dikerjakan," kata Vandiko saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan.

Menurut Vandiko, KDMP diharapkan menjadi instrumen penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat desa sekaligus menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, program-program pemerintah pusat dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran hingga ke tingkat desa.