Hadiri Rakernas XVII APKASI, Bupati Samosir Kawal Kepentingan Daerah dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

BATAM – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau. Kehadiran Bupati Samosir dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Rakernas XVII APKASI mengusung tema "Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera" dan diikuti para bupati dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu pembangunan daerah serta memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga negara.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengatakan Rakernas APKASI memiliki peran penting karena membahas sejumlah isu yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten.

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Samosir Hadiri Open House Idulfitri Gubernur Sumut, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

"Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawal kepentingan kabupaten serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi pembangunan daerah ke depannya," ujar Vandiko.

Menurutnya, sejumlah isu strategis yang dibahas dalam Rakernas sangat relevan bagi pemerintah daerah, di antaranya penguatan kemandirian pangan, pembangunan infrastruktur dasar kabupaten, pengelolaan dana transfer ke daerah, optimalisasi dana desa, penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain agenda pembahasan kebijakan, Rakernas juga menghadirkan dialog langsung antara para kepala daerah dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Ketua Komisi II DPR RI.

Forum tersebut dimanfaatkan para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai masukan, tantangan, serta kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.