DPRD Langkat Dalami Dugaan Penyimpangan KUR di BRI Kuala, OJK Diminta Periksa Data Nasabah

LANGKAT -Komisi III DPRD Kabupaten Langkat kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),Selasa (24/2/2026), guna menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kecamatan Kuala. Rapat ini merupakan respons atas pengaduan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPC SEMMI) Kabupaten Langkat.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi III, Pimanta Ginting, menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kepala BRI Cabang Binjai yang membawahi BRI Unit Kuala. Kehadiran pihak BRI Cabang Binjai dalam rapat kedua ini menjadi perhatian, setelah sebelumnya tidak hadir dalam RDP pertama.

Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan atas dugaan adanya persyaratan agunan dalam pengajuan KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca Juga:

• DPRD Langkat dan Kejari Perkuat Sinergi, Teken MoU Penanganan Masalah Hukum

Menanggapi hal itu, Riswan Gunawan, mantan Kepala BRI Unit Kuala yang kini bertugas di BRI Stabat, menjelaskan bahwa secara prinsip, penyaluran KUR dengan plafon di bawah Rp100.000.000 tidak mensyaratkan agunan.

"Kami telah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan mengembalikan agunan kepada nasabah secara bertahap," ujarnya.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pengajuan KUR yang tidak dapat diproses karena kendala administratif, khususnya terkait catatan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Apabila status SLIK berwarna kuning akibat adanya tunggakan di lembaga pembiayaan lain, maka pengajuan kredit tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut menjadi kewenangan BRI Cabang," jelasnya.