LANGKAT -Komisi III DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pendapatan asli daerah (PAD), Selasa (4/11/2025). Rapat ini membahas evaluasi capaian PAD triwulan III tahun anggaran 2025 sekaligus menyoroti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Sebanyak 12 OPD hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta RSUD Tanjung Pura.
Dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Komisi III DPRD Langkat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian pendapatan yang telah diperoleh hingga triwulan ketiga.
Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. "Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD pengelola pendapatan dapat bekerja optimal dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian PAD sejauh ini," ujarnya.
Selain mendengarkan laporan capaian, Komisi III juga menyoroti sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi oleh beberapa OPD, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas.
Selanjutnya Sekretaris Komisi III, Rahmad Rinaldi, berharap, dengan adanya evaluasi rutin seperti ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD. Hal ini dinilai penting mengingat adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akibat kebijakan efisiensi nasional.
"Pendapatan asli daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami berharap seluruh OPD bisa berinovasi dalam menggali potensi pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana pusat semakin berkurang," tambahnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara Komisi III DPRD Langkat dan seluruh OPD pengelola pendapatan untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem pengelolaan serta memaksimalkan potensi yang ada di setiap sektor demi tercapainya target PAD tahun 2025.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah