Bobby Nasution Minta Pemerintah Pusat Beri Prioritas TKD bagi Daerah 3T di Kepulauan Nias

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/11/2025).

"Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Terutama di Kepulauan Nias, mereka sangat berharap agar tidak ada penyesuaian TKD," ujar Bobby.

Ia menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan besaran dan waktu penyaluran transfer anggaran lebih awal. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal tahun anggaran.

Baca Juga:

• Tinjau Pengungsi Banjir dan Longsor di Tapteng, Bobby Nasution Instruksikan Penataan Ulang Posko

"Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama soal waktu penyampaian besaran anggaran. Kami berharap transfer tidak dilakukan terlalu mepet, supaya program bisa langsung dijalankan sejak awal tahun dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," kata Bobby.

Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini akan mengkaji apakah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah sudah berjalan secara adil dan proporsional.

Bobby menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk bekerja bersama DPR RI dalam memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.

"Jika dibentuk satu Satgas, tentu kami sangat mendukung. Kami bersemangat untuk bekerja bersama. Kami siap," kata Bobby.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa daerah 3T memang menjadi perhatian khusus Banggar dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan. Ia memastikan masukan dari Pemprov Sumut akan dibawa ke tingkat pembahasan nasional.

"Ini memang menjadi concern kami. Dalam penyusunan anggaran dengan Kemenkeu, daerah 3T akan menjadi prioritas, terutama dalam aspek pembangunan," ujar Wihadi.

Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut bertujuan untuk mendengarkan berbagai masukan terkait TKD, potensi pendapatan, serta realisasi penerimaan negara di daerah. Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pembangunan serta memastikan daerah 3T mendapatkan perlakuan anggaran yang lebih adil.