Literasi dan Inklusi Keuangan Sumut Capai 80 Persen, Wagub Surya Dorong Sinergi Percepat Target Nasional 2045

MEDAN -Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, menyampaikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumut telah mencapai sekitar 80 persen pada tahun 2025. Capaian ini dinilai sebagai kemajuan signifikan, mengingat pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada tahun 2045.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan inklusi keuangan menjadi agenda prioritas nasional. Target sebesar ini hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan," ujar Surya saat membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Pelataran Parkir Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Minggu (23/11/2025).

Surya menegaskan, BIK menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal dan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami manfaat serta perlindungan yang ditawarkan sistem keuangan. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan seperti fun walk, edukasi keuangan, expo layanan jasa keuangan, hingga business matching, merupakan langkah konkret untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku UMKM.

"Tahun ini, rangkaian BIK memperkuat akses permodalan, terutama melalui program-program kredit perumahan. Industri jasa keuangan di Sumut menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembangunan tiga juta rumah," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai upaya menanamkan budaya menabung sejak dini. Selain itu, Wagub mendorong pemanfaatan layanan keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program jaminan sosial, dan layanan digital perbankan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut, Khoirul Muttaqien, menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi indikator strategis dalam pembangunan jangka menengah dan panjang.

"Inklusi kita saat ini berada di angka 80,51 persen, sedangkan literasi berada pada 66,46 persen. Untuk mengejar target nasional, kami telah melaksanakan 87 kegiatan sepanjang tahun ini di 22 kabupaten/kota," jelasnya.

Meski demikian, Khoirul mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membawa risiko baru bagi masyarakat. Ia menyoroti tiga isu utama yang harus diwaspadai, yakni investasi ilegal, pinjaman online (Pinjol) ilegal, dan judi online (Judol).

Menurut data OJK, terdapat 3.786 aduan nasional terkait investasi ilegal, dengan 176 laporan berasal dari Sumut. Sebanyak 1.813 entitas investasi ilegal telah diblokir. Untuk Pinjol ilegal, OJK mencatat 15.110 aduan nasional dan 573 dari Sumut, sementara 11.166 layanan Pinjol ilegal telah diblokir.

Mengutip data PPATK tahun 2024, Khoirul menyebut jumlah pemain judi online di Sumut mencapai 1,2 juta orang, terdiri atas 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen aparatur sipil negara (ASN), dengan total nilai deposit mencapai Rp1,33 triliun.

"Kalau ada panggilan tidak dikenal atau penawaran yang tidak jelas, jangan diangkat. Perhatikan legalitasnya. Masyarakat bisa menghubungi 157 atau datang langsung ke kantor OJK," pungkasnya.