Bobby Nasution Bentuk Rekomendasi Evaluasi PT TPL, Fokus pada Konflik Lahan dan Dampak Ekologis

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menindaklanjuti langkah evaluasi terhadap operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), menyusul dinamika dan keluhan yang muncul dari masyarakat, terutama para petani di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Selatan. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aksi Damai dan Evaluasi Operasional PT TPL, yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (24/11/2025).

Di hadapan puluhan perwakilan kelompok masyarakat dari berbagai kabupaten, Bobby menyampaikan bahwa beragam aspirasi yang diterima menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Sumut dalam menentukan sikap atas keberadaan PT TPL yang selama ini memicu polemik, baik terkait lingkungan, ekologi, maupun konflik sosial petani.

"Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus berpegang pada regulasi. Jadi persoalannya bukan langsung penutupan PT TPL, tetapi evaluasi yang nanti kita sampaikan. Apakah evaluasi itu memungkinkan dilakukan secara total atau bertahap. Yang jelas dua hal utama adalah perlindungan lahan pertanian masyarakat dan perbaikan ekologi," tegas Bobby.

Baca Juga:

• Tinjau Pengungsi Banjir dan Longsor di Tapteng, Bobby Nasution Instruksikan Penataan Ulang Posko

Menanggapi tuntutan masyarakat yang meminta pemerintah menutup PT TPL, Bobby menekankan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah menyusun rekomendasi. Isinya harus disepakati bersama, bukan hanya dari Pemprov Sumut atau dari masyarakat. Kita minta dalam sepekan ini ada rembuk dan rumusan bersama," jelasnya.

Bobby memastikan bahwa penyusunan rekomendasi tersebut tidak hanya mencakup evaluasi operasional perusahaan, tetapi juga penyelesaian konflik lahan yang saling diklaim oleh PT TPL dan masyarakat. Konflik ini, menurutnya, telah menimbulkan kerugian nyata bagi para petani.

"Data harus dikumpulkan dan wajib ada pembuktian. Dengan begitu, rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang bisa disusun secara jelas, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat," kata Bobby.

Ia berharap rekomendasi tersebut nantinya dapat menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto, mengingat persoalan PT TPL memiliki dampak lintas kabupaten dan telah dikaji oleh berbagai kelompok independen di lapangan.

"Para kepala daerah juga harus diundang untuk ikut merumuskan rekomendasi. Selain memberikan makna, hasilnya nanti diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat, terutama petani yang lahannya bersinggungan dengan PT TPL," ujar Bobby.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang, mengapresiasi langkah Gubernur yang mendorong pembentukan rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, masalah TPL bukan hanya konflik lokal, tetapi telah berdampak pada sejumlah kabupaten dan memengaruhi lingkungan akibat penanaman pohon eukaliptus secara masif.

Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten terdampak, kelompok masyarakat, dan unsur Forkopimda akan menyusun rekomendasi lengkap dalam waktu satu pekan sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.