SAMOSIR -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2026 resmi dibuka melalui pemukulan Gendang (Gondang) oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bersama Kadis Koperasi dan UMKM Sumatera Utara Naslindo Sirait yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, dan Wakil Ketua DPRD Osvaldo Simbolon di Sopo Bolon, Pangururan.
Musrenbang kali ini mengusung tema "Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat."
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Samosir, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, serta pimpinan OPD, camat, dan instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga perwakilan PKK dan DWP. Narasumber dihadirkan dari berbagai kementerian, termasuk Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, serta Bappeda Provinsi Sumut.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa seluruh program pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat agar saling mendukung.
"Musrenbang ini bertujuan menajamkan dan menyelaraskan usulan masyarakat terkait prioritas pembangunan Kabupaten Samosir. Dokumen perencanaan yang dihasilkan harus mendukung visi RPJPN 'Indonesia Emas', RPJPD Sumut, dan visi Kabupaten Samosir 2025–2045 yaitu Samosir Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan," ujar Ariston.
Ariston menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta dan narasumber agar perencanaan pembangunan berbasis data akurat dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
"Kita harus rindu dan cinta terhadap Samosir. Dalam membangun, tidak perlu banyak bicara, tetapi perlu aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Hindari konten yang justru memojokkan daerah sendiri," tegasnya.
Ariston menyebutkan empat prioritas tematik RKPD 2026, yakni:
Peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia.
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya alam.
Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel.
Keempat fokus ini akan dijabarkan ke dalam 40 kegiatan strategis. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan inovatif dan jejaring pembangunan agar setiap program terukur, terarah, dan mampu menjawab tantangan strategis daerah.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Mewakili Gubernur Sumut, Kadis Koperasi dan UMKM Naslindo Sirait menilai Musrenbang Samosir 2026 menjadi langkah penting menuju penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ia mengapresiasi capaian makro Kabupaten Samosir yang terus membaik.
"PDRB meningkat setiap tahun, IPM terus membaik, dan tingkat pengangguran terbuka hanya 0,89 persen. Samosir juga termasuk dalam 25 destinasi wisata terbaik di Asia. Ini pencapaian luar biasa," kata Naslindo.
Naslindo mendorong Pemkab Samosir menggali sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta, CSR, dan sinergi lintas pemerintahan.
"Pemerintah daerah harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Fokuslah pada pengembangan sektor pariwisata yang memiliki comparative dan competitive advantage. Kembangkan ekosistem pariwisata yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga perbankan," pesannya.
Ia juga menyarankan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, memutus rantai tengkulak, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Harapan DPRD dan Penegasan Bappeda
Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan agar program yang dihasilkan tepat sasaran.
"Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Samosir perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat agar program pariwisata yang ada dapat berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata menyampaikan bahwa Musrenbang 2026 akan menghasilkan daftar program prioritas daerah sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD 2026.
"Musrenbang ini merupakan forum untuk menyepakati prioritas pembangunan, indikator, target kinerja, serta sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan desa," jelas Rajoki.
Acara ditutup dengan penyerahan bantuan sarana usaha kepada lima pelaku UMKM Samosir oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara.