Rabu, 15 Oktober 2025 WIB

Bobby Nasution Minta Percepatan Pembangunan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Berpenghasilan Rendah di Sumut

admin - Jumat, 10 Oktober 2025 22:43 WIB
Bobby Nasution Minta Percepatan Pembangunan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Berpenghasilan Rendah di Sumut
Bobby Nasution saat bertemeu dengan DPD Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI) Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025) malam,

MEDAN -Setelah pemerintah pusat menyetujui usulan penambahan kuota program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Utara menjadi 20.000 unit pada tahun 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution langsung menggelar diskusi strategis bersama asosiasi pengembang perumahan guna mempercepat realisasi program tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025) malam, dihadiri oleh jajaran DPD Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI) Sumut.

Diskusi tersebut membahas berbagai aspek penting mulai dari ketersediaan lahan, dukungan perbankan, hingga pemberian insentif dan penyederhanaan perizinan bagi pengembang.

Baca Juga:
"Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret untuk mengejar target ini. Tujuannya jelas, menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.

Bobby menegaskan, program pembangunan rumah subsidi ini merupakan bagian dari Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dengan target pembangunan rumah rakyat di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara memperoleh jatah pembangunan 20.000 unit rumah.

Untuk memastikan percepatan realisasi, Bobby menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar segera melakukan sosialisasi program nasional ini kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.

"Saya minta dinas terkait mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi program Presiden. Karena Gubernur punya dua fungsi — sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat — maka kita bisa sampaikan langsung ke bupati dan wali kota agar program ini berjalan hingga tingkat desa," tegasnya.

Halaman:
Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru