Inflasi Sumut Capai 0,76 Persen, Pemprov Siapkan Strategi Tekan Harga Beras dan Bawang Merah

MEDAN -Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi sebesar 0,76 persen pada Juli 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut penyumbang utama inflasi berasal dari komoditas beras, bawang merah, serta kelompok pendidikan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan biaya pendidikan menjadi faktor musiman yang selalu terjadi setiap pertengahan tahun.

"Secara historis, pengeluaran pendidikan meningkat pada Juli hingga Agustus karena pembayaran uang kuliah," jelas Amalia.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyatakan siap menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, menegaskan hal tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (11/8/2025).

Wagub memaparkan strategi yang disiapkan Pemprov, antara lain percepatan realisasi APBD, percepatan investasi asing maupun domestik, percepatan proyek infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, peningkatan produktivitas sektor pangan, hingga kemudahan perizinan usaha.

"Saya minta semua OPD bekerja dalam tim, berkoordinasi dengan kabupaten/kota, dan segera menjalankan program yang bisa menekan laju inflasi," tegas Surya.

Dari sisi nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga beras sebagai kebutuhan pokok utama masyarakat. Menurutnya, puncak produksi beras terjadi pada Juni, sedangkan pada September–Oktober produksi diperkirakan menurun akibat musim kemarau.

"Stok beras di Bulog dan swasta mencapai 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton sudah disalurkan. Distribusi harus dilakukan tepat sasaran sesuai mekanisme yang ada," ujar Tito.

Dengan berbagai langkah yang disiapkan, pemerintah pusat bersama Pemprov Sumut berharap dapat menekan tekanan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.(jns)