Pemkab Samosir Gelar Rakor Penanganan Karhutla Bersama Forkopimda dan Lintas Sektoral

SAMOSIR -Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Forkopimda, Satuan Tugas, dan lintas sektoral, bertempat di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (11/6/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Kapolres Samosir AKBP Rina Prillya, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Kodim 0210/TU Mayor Arm G. Sebayang, Kasi Intel Kejari Samosir Richard Simaremare, perwakilan BMKG Wilayah Silangit, UPTD KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, BPBD, DAOPS Manggala Agni Aek Nauli, pimpinan OPD, para camat, danramil, kapolsek, kepala desa dari Kecamatan Harian, Sianjur Mulamula, Sitiotio, serta Kelompok Tani Hutan (KTH) Partungkonaginjang dan KTH Aek Sipitudai.

Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk. Dalam sambutannya, Ariston menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen penting di tengah meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Samosir dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Gandeng Universitas HKBP Nomensen, Dorong ASN Tingkatkan Kualifikasi Lewat Kelas Hybrid

"Melalui forum ini, kita berharap dapat merumuskan evaluasi, menerima berbagai masukan, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan," ujar Ariston.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyatukan persepsi dan tindakan dalam mengantisipasi serta menangani Karhutla. Menurutnya, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas utama, dan hal ini hanya bisa terwujud dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Sejumlah narasumber kemudian menyampaikan paparan terkait upaya dan strategi penanganan Karhutla. Presentasi disampaikan oleh perwakilan dari KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, Manggala Agni Aek Nauli, BMKG Silangit, Kasat Pol PP, Pabung Kodim 0210/TU, dan Kapolres Samosir.

Kasi Intel Kejari Samosir, Richard Simaremare, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas perlu diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, menyatakan dukungan penuh lembaganya terhadap penanganan Karhutla di Kabupaten Samosir. Ia menyebutkan bahwa DPRD mendorong sinergi semua pihak, meskipun keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan.

"Persoalan kebakaran hutan dan lahan adalah persoalan sosial yang harus ditangani meskipun tanpa anggaran khusus. Kita harus tetap bergerak," ujar Nasip. Ia juga mengusulkan agar Kelompok Tani Hutan (KTH) diberdayakan secara maksimal dan bertanggung jawab terhadap lahan yang mereka kelola.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam arahannya menegaskan pentingnya pendekatan preventif. Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari perangkat Pemkab hingga pemerintah desa, untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Pembakaran lahan tidak hanya berbahaya tetapi juga merusak unsur hara tanah dan ekosistem yang ada. Kita harus mengedukasi masyarakat agar memahami dampak jangka panjangnya," tegas Vandiko.

Ia juga menginstruksikan kepada BPBD dan Dinas Kominfo untuk terus menyebarluaskan imbauan larangan pembakaran hutan dan lahan beserta sanksi hukum yang menyertainya. Selain itu, para camat dan kepala desa diminta menyampaikan pesan tersebut melalui media seperti spanduk agar lebih menjangkau masyarakat luas.

"Bapak Gubernur Sumatera Utara juga telah mengingatkan kita agar peduli terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tugas ini adalah tanggung jawab bersama," tambah Bupati Vandiko.(jns)