Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, menyatakan DPRD siap membentuk Pansus untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PT TPL. Ia juga menyebut telah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Satgas Hutan dan Lahan.
"Kami sarankan konsesi TPL di wilayah Tele dihentikan sementara," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sarhochel Tamba menambahkan bahwa beberapa regulasi terkait kawasan hutan dan APL (Areal Penggunaan Lain) sudah ditindaklanjuti, meski UU Perlindungan Masyarakat Adat secara nasional masih dalam proses pembahasan.
"Kami sepakat membentuk pansus dan akan bekerja keras mengawal aspirasi ini," tegasnya.(jns)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah