Pemkab Samosir Gelar Advokasi dan Bimtek Posyandu dalam Rangka Transformasi Layanan Primer

SAMOSIR -Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan advokasi, koordinasi, dan bimbingan teknis (bimtek) Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor seperti Puskesmas, Camat, TP PKK, dan mitra lainnya dalam rangka memperkuat pengelolaan Posyandu sebagai bagian dari Transformasi Layanan Primer. Acara berlangsung di Aula Guest House 12 Bersaudara, Pangururan,Selasa (15/7/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten II Hotraja Sitanggang, Ketua TP PKK Ny. Kennauli A. Sidauruk, Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, serta perwakilan dari berbagai OPD dan unsur Pokja IV TP PKK Kabupaten Samosir.

Dalam laporannya, Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Mawarisa Sitinjak menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk:

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Dukung Groundbreaking SPPG Polres Samosir, Komitmen Sukseskan Program MBG Presiden Prabowo

Meningkatkan peran serta lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).Menyampaikan informasi terkini terkait Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.Menyamakan persepsi dan mempercepat capaian program pelayanan Posyandu ILP bidang SPM.Membahas dan membentuk SK Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya, Sekda Marudut Tua Sitinjak menekankan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berperan penting dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan dasar. Posyandu dikembangkan dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam upaya promotif dan preventif.

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, pemerintah telah mencanangkan Posyandu ILP yang melayani siklus hidup mulai dari ibu hamil, menyusui, bayi-balita, usia sekolah dan remaja, hingga usia produktif dan lanjut usia.

Permendagri No. 13 Tahun 2024 memperluas peran Posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat di enam bidang SPM:Kesehatan,Pendidikan,Pekerjaan Umum,Perumahan Rakyat,Ketentraman dan Ketertiban,Sosial.

"Dengan regulasi baru ini, Posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak: pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat," ujar Marudut.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pembagian tugas yang jelas antar OPD, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih program dan agar target kinerja dapat dicapai secara terukur dan tepat sasaran.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi dari: Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang,

Ketua TP PKK Kabupaten Samosir, Ny. Kennauli A. Sidauruk,Kadis Kesehatan, dr. Dina Hutapea

Ketiganya memberikan perspektif strategis mengenai peran OPD, kader, dan lembaga masyarakat dalam mendukung penguatan Posyandu sebagai pusat layanan primer berbasis komunitas.(jns)