JAKARTA| Jelajahnews – Bhumi ATR/BPN, platform yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semakin menarik perhatian publik dengan berbagai manfaatnya.
Platform ini mempermudah akses informasi geospasial, memberikan transparansi data pertanahan, serta telah mendapat pengakuan internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali baru-baru ini.
Sejak dirancang pada tahun 2010 dan diluncurkan secara resmi pada 2012, Bhumi ATR/BPN terus mengalami pengembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, menjelaskan bahwa platform ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Bhumi ATR/BPN memungkinkan masyarakat untuk mengakses peta interaktif, memeriksa lokasi tanah berdasarkan sertipikat, dan mendapatkan informasi terkait Zona Nilai Tanah.
Ini adalah langkah penting menuju transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Herjon saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Jakarta Selatan, Jumat (24/01/2025).
Platform ini tidak hanya dirancang untuk masyarakat umum tetapi juga untuk mendukung pemerintah daerah, pengusaha, dan profesional dalam memanfaatkan data spasial secara efektif. Bhumi ATR/BPN juga membantu pemerintah daerah menetapkan pajak tanah secara lebih akurat dan efisien.
Dengan fitur seperti informasi Zona Nilai Tanah, platform ini memungkinkan pengguna memahami nilai tanah di wilayah tertentu, yang sangat bermanfaat untuk perencanaan investasi dan pembangunan.
Sebelum menggunakan Bhumi ATR/BPN, pengguna diminta menyetujui disclaimer sebagai pengingat pentingnya keakuratan data yang disediakan. Masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif dengan melaporkan ketidaksesuaian data melalui layanan #TanyaATRBPN atau langsung ke Kantor Pertanahan setempat.
“Kami ingin setiap pemilik tanah memastikan bahwa data mereka sudah sesuai. Jika belum, mereka bisa melakukan swaplotting untuk pembaruan data,” tambah Herjon.
Bhumi ATR/BPN juga dianggap sebagai salah satu solusi inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya platform ini, Kementerian ATR/BPN mampu meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat proses administrasi pertanahan.
Pengakuan internasional terhadap Bhumi ATR/BPN menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor dalam transparansi dan aksesibilitas data geospasial.
“Apresiasi yang diterima di tingkat global membuktikan bahwa kita berada di jalur yang tepat. Bhumi ATR/BPN menjadi contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik dan transparan,” tutup Herjon Panggabean.
Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk menyempurnakan platform ini dan mendorong masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan Bhumi ATR/BPN sebagai alat pendukung pembangunan berkelanjutan. (P.Harahap)
