TOBA – Jumat, 6 Agustus 2021 menjadi tonggak sejarah bagi Togu Simorangkir dan Tim 11 nya. Betapa tidak pada hari itu Togu bertemu langsung dengan orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden RI Joko Widodo.
Togu Simorangkir dkk pada 14 Juni 2021 start dari Makam Sisingamangaraja XII Sopo Surung, Balige berjalan kaki menuju Istana Presiden.
Aksi jalan kaki itu sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Selain itu, aksi tersebut juga merupakan respons atas bentrok PT TPL dengan masyarakat adat di Natumingka, Sumatera Utara.
Selama 45 hari tempuh perjalanan menuju istana bukan tanpa rintangan, karena suatu ketika Togu sempat ditangkap dengan dramatis di suatu tempat di Jakarta. Kendati demikian semangat berjuang tak pernah surut aktivis lingkungan itu.
Aksi Jalan Kaki Togu Simorangkir dan tim 11 nya adalah untuk bertemu dengan Joko Widodo guna menyampaikan langsung mengenai isu lingkungan serta konflik lahan di sekitar Danau Toba Destinasi wisata dunia itu.
Togu Simorangkir akhirnya bertemu dengan sang penguasa Negeri ini, dan ia diterima oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka tepat pada Jumat, 6 Agustus 2021, dan disinilah pucak perjuangan yang melelahkan itu.
Usai bertemu dangan Presiden, Togu pun memberikan keterangan dihadapan puluhan media televisi, cetak dan online.
“Tadi Bapak Presiden mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat lima yang sudah diselesaikan, dan sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba,” ujar Togu Simorangkir ketika itu.
Janji tinggal janji bagaikan isapan jempol semata. Setelah enam bulan berlalu, Senin (24/1/2022) pukul 11.20 WIB, aktivis lingkungan Togu Simorangkir beserta para komunitas dan aliansi yang mewakili menggelar konferensi Pers di Aquino Cafe, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Konferensi Pers yang bertajuk “Menagih Janji Presiden” dihadiri Roganda Simanjuntak (Aman Tano Batak), Delima Silalahi (Direktur KSPPM), Benget Sibuea (Aliansi Tutup TPL Porsea), Perwakilan Masyarakat Hutan Adat Sihaporas, Walsa Tampubolon, Firman Sinaga dan James Sitorus (Ketua dan Sekretaris GTA 54) serta 30 orang jurnalis dari berbagai media.
Menurut Togu Simorangkir, apa yang mereka perjuangkan dan bicarakan dengan Presiden Jokowi dianggap hanya sebatas janji. Lantaran hingga kini janji itu hanya isapan jempol dan belum terpenuhi.
Padahal, Presiden Jokowi saat itu sudah bertemu langsung dengan Togu Simorangkir di Istana secara empat mata, Bahkan pertemuan kepala negara itu viral di berbagai media dan ditayangkan dihampir seluruh media mainstream, baik televisi, cetak dan online.
Ketika itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 3 SK Hutan Adat sudah langsung diserahkan kepada Togu, sisanya akan di tuntaskan pada bulan Agustus 2021 itu juga. Namun, apa nyana hingga kini belum terlaksana. Kenapa ya ?
Togu menceritrakan dan merinci, bahwa Presiden ketika bertemu empat mata di Istana, kata Presiden per Agustus tahun lalu sudah ada kepastian terhadap 15 SK yang menyangkut Hutan Adat.
Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan ada rencana menanam pohon di kawasan Danau Toba pada bulan Desember 2021 yang lalu.
Togu pun mengakui bahwa sudah ada pemberitahuan dari istana kepadanya kunjungan kepala negara itu ditunda lantaran terjadi bencana alam meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur.
“Memang, sudah ada pemberitahuan dari istana ke kami bahwa berhubung adanya bencana letusan Gunung Merapi, maka kunjungan presiden ditunda ke Januari 2022, tapi rencana itupun kemungkinan akan diundur, mungkin saja menjadi bulan Februari bulan depan,” ujar Togu Simorangkir.
Togu pun berharap supaya kedua janji yang diucapkan sang Presiden segera dipenuhi karena masyarakat sudah menunggunya. Sebab janji presiden itu sudah seharusnya dipenuhi secepatnya.
Adapun kedua janji itu adalah menyangkut 15 SK terhadap Tanah Adat dan menanam pohon bersama masyarakat hukum adat.
30 Tahun PT TPL “Merampok” Sumber Daya Alam Tano Batak
Ketua Aman Tano Batak, Roganda Simanjuntak optimis bahwa tahun 2022 PT Toba Pulp Lestari (TPL) akan ditutup.
Kata Roganda, selama 30 tahun PT TPL telah merampok Sumber Daya Alam di Tano Batak hingga “mengobrak-abrik hutan” dan yang menikmati hasilnya hanya satu orang saja.
Oleh karena itu, Roganda pun sangat optimis bahwa perusahaan “perusak” lingkungan (TPL) tersebut akan hengkang dari Tano Batak.
“Sudah 30 tahun lebih wilayah Tano Batak diobrak abrik hutannya, ada 120 ribu Ha lahan konsesinya, sementara yang menikmati keuntungan dari kekayaan alam kita hanya satu orang. Mereka merampok sumber daya alam kita, maka kita harus optimis perusahaan perusak lingkungan itu hengkang dari Tano Batak,” tegas Roganda.
Disamping itu, Direktur KSPPM, Delima Silalahi dalam konferensi pers tersebut menyampaikan bahwa dokumen yang berisi dosa-dosa selama PT TPL beroperasi di Tanah Batak sudah sampai ke tangan Presiden melalui Togu Simorangkir.
Kata Delima, hingga kini dokumen tersebut entah sampai kapan dipelajari pihak istana dan kementerian terkait.
Menurutnya lagi, yang bisa menutup TPL adalah dosa-dosa TPL itu sendiri, pasalnya dokumen yang berisi dosa-dosa TPL tersebut sudah sampai ke genggaman Presiden Joko Widodo.
“Yang dapat menutup TPL adalah dosa dosa TPL itu sendiri, dan dokumen yang berisi dosa dosa itu sudah sampai kepada pak Presiden. Kita tahu bahwa sudah turun beberapa Kementerian ke Tano Batak, tapi apa hasil dari kunjungan mereka seolah ditutupi, tidak transparan diungkap ke publik,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pada sesi tanya jawab, Ricky Sibarani dari LSM Pakar, dengan penuh semangat dan suara menggebu dan lantang menyuarakan Tutup TPL yang disambut hadirin dengan tepuk tangan yang riuh.
“Hanya manusia “bangsat” yang berani mengatakan bahwa tidak ada Hutan Masyarakat Adat di Tano Batak. TPL adalah sumber masalah di Tano Batak, mereka adalah “penipu sekaligus perusak” serta sumber masalah di Tano Batak,” sebutnya. (BTM/JJ)
