PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematang Siantar tentang Program Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Bapak/Bunda Asuh Keluarga Beresiko Stunting (BAKRS) melalui Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kota Pematang Siantar Tahun 2023, di Ruang Serbaguna Pemko Pematang Siantar, Sumut, Rabu (20/09/2023) pagi.
Dalam sambutannya, Susanti menyampaikan bahwa stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh kembang pada anak dalam jangka panjang dan mengakibatkan anak sering infeksi dengan ditandai tinggi badan anak di bawah standar. Hal tersebut merupakan masalah serius dan dibutuhkan penanganan yang tepat dan menyeluruh. Tidak bisa hanya anak yang ditangani, tetapi ibunya juga harus ditangani, termasuk kondisi sosial ekonomi serta lingkungan anak penderita stunting.
Dijelaskan Susanti, anak stunting selain berdampak kepada masa depan anak tersebut, juga berdampak pada keluarga, bahkan akan muncul dampak negatif dan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga berkaitan kepada kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.
Susanti memaparkan, menurut survei, tahun 2021 Kota Pematang Siantar untuk stunting berada di angka 15 persen. Kemudian di tahun 2022 Kota Pematang Siantar menjadi lokus stunting (lokasi untuk penanganan stunting).
“Di tahun 2022 itu juga pemerintah telah mengupayakan untuk penurunan angka stunting, namun tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan, hanya turun 0,7 sehingga mencapai angka 14,3 persen di tahun 2022,” terangnya.
Namun, lanjut Susanti, Pemko Pematang Siantar melalui dinas terkait yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) terus melakukan upaya-upaya, dengan target di tahun 2023 angka stunting menjadi 11,08 persen. Kemudian, di tahun 2024 ditargetkan semakin menurun hingga 8,96 persen.
“Walaupun Kota Pematang Siantar saat ini di posisi terbaik keempat se-Sumatera Utara. Di mana angka stunting Provinsi Sumut 21,1,” persen,” jelasnya.
Masih kata Susanti, upaya percepatan penurunan angka stunting ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik instansi pemerintah, instansi vertikal, swasta, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan para pengusaha. Juga diperlukan komitmen bersama yang harus dibangun untuk menyelesaikan penurunan angka stunting dan keluarga yang beresiko stunting di Kota Pematang Siantar.
“Harus kita pahami bahwa pembangunan fisik itu tidak ada artinya atau menjadi kurang baik kalau tidak dibarengi dengan peningkatan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk menurunkan stunting tidak akan sulit apabila kita bersama-sama mempunyai komitmen, mempunyai niat, bagaimana percepatan penurunan angka stunting di Kota Pematang Siantar dapat kita wujudkan,” tutur Susanti.
Pada kesempatan tersebut, Susanti mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan guna mendukung upaya penurunan angka stunting, dengan terlibat aktif memberikan bantuan, baik berupa pemberian donasi, bahan pangan, ataupun makanan tambahan untuk penderita stunting ataupun keluarga yang beresiko stunting.
Sementara itu, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Sumut Dra Rabiatu Adawiyah MPHR menyampaikan, program penurunan stunting bukan hanya tugas satu instansi. Melainkan tugas dan tanggung jawab semua sektor, termasuk masyarakat.
“Kami juga cukup berbangga dengan Kota Pematang Siantar, dari tahun 2021 ke 2022 trennya juga kelihatan menurun. Kalau 2021 di angka 15 persen, sedangkan di tahun 2022 di angka 14,3 persen, menurun sekitar 0,7 persen. Harapan kami, tahun depan sesuai target pemerintah secara nasional 14 persen, dan kalau bisa penurunan angka stunting di Kota Pematang Siantar 9 persen. Karena kami melihat kesungguhan Pemko Pematang Siantar ini, terlihat dari hasil program-programnya dalam percepatan penurunan stunting selama tiga tahun berturut-turut dengan tren menurun,” ucapnya.(kb/rp)
