MEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan, H. Hadi Suhendra, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik antarwarga yang kerap terjadi di kawasan Belawan. Ia menilai kerusuhan yang terus berlarut-larut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memperparah kondisi ekonomi warga.
“Pemko Medan harus hadir menyelesaikan masalah ini. Penegak hukum juga wajib bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan,” ujar Hadi Suhendra kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
Sebagai tokoh masyarakat Medan Utara, Hadi menyatakan siap memfasilitasi proses mediasi untuk meredam konflik yang berkepanjangan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan akar persoalan.
Ia menilai persoalan ekonomi dan tingginya angka pengangguran sebagai penyebab utama kerusuhan di Belawan. “Banyak warga yang menganggur dengan latar belakang pendidikan rendah. Ini berujung pada tindakan kriminal seperti perebutan lahan parkir hingga tawuran antar-lorong,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Hadi meminta Pemko Medan segera merancang program konkret untuk menyerap tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan di kawasan Medan Utara. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan gratis dan pelatihan keterampilan yang berkelanjutan.
“Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja harus bekerja sama memetakan akar masalah dan menyusun solusi jangka panjang,” tegasnya.
Selain itu, Hadi juga mendesak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan, termasuk mereka yang masih di bawah umur. Ia menilai perlu ada efek jera agar konflik tidak terus terulang.
“Tangkap para pelaku, jemput dari rumahnya dengan koordinasi kepling. Orang tua juga harus mendukung langkah penegakan hukum demi pembinaan anak-anak mereka,” tutup Hadi Suhendra, anggota DPRD Medan dari Dapil II, Medan Utara.
