JAKARTA| Jelajahnews – Di tengah isu ketahanan nasional yang kerap dibingkai lewat narasi militer dan pertahanan keras, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, justru menawarkan perspektif lain tanah dan tata ruang sebagai fondasi kedaulatan bangsa.
Berbicara dalam forum Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025 di AONE Hotel, Jakarta, Jumat (23/5), Wamen Ossy menekankan bahwa pertanahan dan tata ruang tak bisa lagi dipandang sebagai urusan administratif semata.
“Ketika tata ruang direncanakan dengan baik, dengan adil, kita tidak hanya menciptakan efisiensi pembangunan.
Kita sedang membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional,” tegasnya di hadapan para peserta dari berbagai lembaga strategis negara.
Dalam paparannya, Ossy menyentil paradigma usang soal ketahanan nasional yang hanya terfokus pada kekuatan militer.
Menurutnya, dalam lanskap geopolitik modern, penguasaan ruang baik untuk pangan, energi, hingga kawasan strategis adalah instrumen vital pertahanan.
“Penempatan kawasan industri, permukiman, pertanian hingga kawasan militer harus dirancang dengan visi jangka panjang.
Tata ruang adalah alat pengaruh politik, bukan sekadar peta zonasi,” ujar mantan birokrat reformis ini.
RTRW sebagai Dokumen Geopolitik
Wamen Ossy kemudian menyoroti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen yang selama ini kerap dianggap teknis, padahal sejatinya merupakan strategi geopolitik.
Ia menyebut RTRW sebagai “kompas ruang negara” yang menentukan arah pembangunan dan penguasaan sumber daya ke depan.
“RTRW menentukan bagaimana ruang negara ini dijaga, dimanfaatkan, dan diarahkan untuk mendukung kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Salah satu isu yang menurutnya perlu diwaspadai adalah konversi lahan pertanian produktif secara masif demi investasi jangka pendek.
Di tengah fokus pemerintahan Prabowo terhadap ketahanan pangan, kata dia, pengabaian terhadap ruang pertanian sama saja dengan menggali lubang ketergantungan pangan.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan jika lahan sawah dikonversi menjadi kawasan industri tanpa perencanaan bijak.
Investasi penting, tapi jangan sampai menggusur ruang hidup rakyat,” ucapnya, menggarisbawahi pentingnya harmoni antara ekonomi dan ekologi.
Tanah untuk Transisi Energi
Ossy juga menyinggung ketahanan energi dan urgensi transisi menuju energi hijau. Menurutnya, ambisi transisi energi hanya akan menjadi jargon jika negara tak menyiapkan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan.
“Bagaimana kita mau bicara PLTS, PLTB, atau bioenergi kalau penyediaan tanahnya belum jelas? Tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional berkelanjutan,” tandasnya.
Dalam forum yang dihadiri peserta dari kalangan birokrat, militer, dan akademisi itu, Ossy menyuarakan kembali pentingnya tata kelola ruang yang adil sebagai instrumen pemersatu bangsa. Baginya, keadilan spasial adalah wujud nyata keadilan sosial.
Acara kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerahan plakat dari panitia. Wamen Ossy didampingi oleh Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance serta Hendri Teja, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis. (JN-Tim)
