P.SIDIMPUAN| Rencana rehabilitasi jembatan rangka baja di Jalan AH Nasution, Padangsidimpuan, yang disebut sebagai prioritas utama infrastruktur Pemprov Sumatera Utara tahun 2025, menuai kritik tajam dari Bangsa Institute (BI) Tabagsel.
Lembaga ini menilai langkah Dinas PUPR terlalu reaktif dan terkesan mencari panggung setelah jembatan tersebut ramai diberitakan publik.
Ketua Umum Bangsa Institute Tabagsel, A.J. Siagian, menyebut bahwa Kepala UPT PUPR Padangsidimpuan, Daksur Hasibuan, baru bersuara dan mengusulkan proyek senilai Rp5 miliar setelah kondisi jembatan viral di media sosial dan media massa.
“Setelah jembatan by pass di Jalan AH Nasution viral diberitakan dan memicu keresahan masyarakat, barulah Kepala UPT PUPR mengambil momen untuk mengusulkan proyek rehabilitasi senilai Rp5 miliar di tahun 2025.
Pertanyaannya, selama ini Daksur ke mana saja? Kok harus viral dulu baru sibuk buat statement di media?” sindir Siagian.
Dana Terlalu Besar untuk Perbaikan Jembatan
Siagian mempertanyakan dasar penganggaran yang mencapai Rp5 miliar hanya untuk perbaikan lantai dan penguatan struktur jembatan.
Menurutnya, Pemprov Sumut wajib menjelaskan secara terbuka rincian pekerjaan yang akan dilakukan.
“Publik berhak tahu secara rinci apa saja yang akan dikerjakan dengan dana sebesar itu. Jangan sampai proyek ini hanya menjadi ajang pemborosan anggaran, sementara masih banyak infrastruktur lain di Tabagsel yang lebih mendesak,” ujar Siagian.
Soroti Prioritas yang Tidak Tepat Sasaran
Bangsa Institute juga menyesalkan pernyataan Daksur yang menyebut rehabilitasi jembatan AH Nasution sebagai proyek prioritas utama.
Siagian menegaskan bahwa prioritas pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan karena lokasi proyek telah dikunjungi pejabat tinggi.
“Jangan hanya karena jembatan itu pernah ditinjau Gubernur lalu langsung masuk daftar prioritas. Lihat juga jalan-jalan penghubung antar desa di Tabagsel yang sudah seperti kubangan. Di situlah seharusnya anggaran difokuskan,” tambahnya.
Minta DPRD Turun Tangan Awasi Proyek
Bangsa Institute Tabagsel mendesak DPRD Sumatera Utara untuk aktif mengawasi seluruh proses proyek, mulai dari lelang hingga pelaksanaan di lapangan. Siagian menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh menjadi ajang penyalahgunaan anggaran.
“Kami akan terus mengawal proyek ini. Pembangunan infrastruktur harus berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan menjadi ladang proyek segelintir pihak,” pungkasnya.
Proyek Rehabilitasi Dimulai Juli 2025
Sebelumnya diberitakan, Kepala UPT PUPR Padangsidimpuan Daksur Poso Hasibuan menyampaikan bahwa rehabilitasi jembatan akan dimulai Juli 2025 dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Proyek mencakup penggantian lantai jembatan dan penguatan struktur baja. Pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan selama masa pengerjaan.
Namun, di tengah sorotan publik dan lembaga pemantau seperti Bangsa Institute Tabagsel, publik menagih konsistensi dan komitmen nyata, bukan sekadar respons ketika sorotan sudah tajam. (JN-Tim)
