Menteri Nusron Pastikan Pengukuran Tanah di Wanam Presisi Dukung Swasembada Pangan

JAKARTA | Jelajahnews - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap program swasembada pangan nasional di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Baca Juga:

• Kakanwil BPN Sumut Kunjungi Pemkab Batu Bara, Bahas Sertifikasi Aset Daerah

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kepastian data dan pengukuran tanah yang presisi agar pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wilayah Wanam Papua Selatan, yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/09/2025).

"Berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan, kawasan hutan yang dilepaskan mencapai sekitar 451.000 hektare. Karena ini menyangkut masalah presisi, maka kami memastikan proses pengukurannya benar-benar akurat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar Menteri Nusron.

Ia menjelaskan, dari total 451.000 hektare lahan tersebut, sebagian besar akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan pangan strategis.

"Untuk wilayah Wanam sendiri, terdapat sekitar 266.000 hektare. Namun yang disetujui adalah 263.984 hektare, karena sebagian wilayahnya merupakan area sungai dan rawa," terang Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya tata kelola yang berkelanjutan dalam pembangunan kawasan swasembada pangan di Papua Selatan.

"Mulai dari penataan tata ruang, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Semua disiapkan agar kawasan ini berjalan dengan prinsip pemberdayaan, kearifan lokal, dan keberlanjutan," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, kawasan Wanam diharapkan menjadi penopang utama kemandirian pangan nasional karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan pokok seperti beras, tetapi juga bahan baku energi terbarukan.

"Selain padi, kawasan ini juga akan menghasilkan etanol dari tebu dan singkong, serta B-50 dari kelapa sawit, yang akan memperkuat sektor energi nasional," jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Menteri, Kepala Badan, dan perwakilan lembaga terkait, antara lain dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian BUMN.

Menteri Nusron hadir bersama jajaran Kementerian ATR/BPN, yaitu Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi dan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. (JN- Irul)