Kakanwil BPN Sumut Kunjungi Pemkab Batu Bara, Bahas Sertifikasi Aset Daerah

Batu Bara | Jelajahnews.id - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (01/10/25).

Baca Juga:

• Sertifikat Tanah Ulayat Jadi Penjaga Warisan Budaya Masyarakat Adat

Kedatangan Kakanwil BPN Sumut disambut hangat oleh Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis terkait pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar tercatat dan terlindungi secara hukum melalui program sertifikasi tanah.

Sri Pranoto menegaskan bahwa sertifikasi aset pemerintah daerah bukan hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi sengketa di kemudian hari.

"Dengan adanya sertifikasi, aset daerah memiliki legitimasi kuat di mata hukum, sehingga meminimalisir risiko tumpang tindih dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat," ujar Sri Pranoto.

Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, menyambut baik dukungan dari BPN Sumut dan menegaskan komitmen Pemkab Batu Bara untuk terus bersinergi dalam menuntaskan program sertipikasi aset.

"Kami berharap kerjasama ini dapat mempercepat penataan aset dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah," ucapnya.

Sinergi antara Kanwil BPN Sumut dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset daerah, mencegah potensi sengketa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang tertib dan transparan.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Dita Pratiwi, serta Koordinator Kelompok Substansi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Abdul Rahim Nasution.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen BPN untuk memastikan koordinasi teknis di tingkat kabupaten berjalan efektif.

Selain membahas sertifikasi aset, pertemuan ini juga menyinggung pentingnya percepatan layanan pertanahan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program pemerintah pusat mengenai Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (JN-TIM)