Bukan Sekadar Sertifikat, Layanan Pertanahan Dongkrak Ekonomi Rakyat

JAKARTA | Jelajahnews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Wujudkan Keadilan Agraria, ATR/BPN Gelar Sosialisasi Tanah Ulayat di NTT

Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (24/09/25).

Menteri Nusron menjelaskan, kontribusi sektor pertanahan tercermin dari penerimaan negara melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan.

"Sampai tahun 2024 total nilainya sudah mencapai Rp576 triliun dan tahun ini diperkirakan akan naik lebih dari itu. Karena itu diharapkan, dampaknya dapat dirasakan langsung di masyarakat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dengan kepastian hukum atas tanah, seorang petani bisa lebih mudah mengakses kredit untuk membeli pupuk atau alat produksi.

Pelaku UMKM dapat menjadikan tanahnya sebagai agunan untuk memperbesar usaha. Keluarga kecil memiliki pegangan yang kuat untuk merencanakan masa depan anak-anaknya," ucapnya.

Lebih jauh, Menteri Nusron menegaskan bahwa kerja ATR/BPN tidak hanya menghadirkan rasa aman terhadap kepemilikan tanah, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi bangsa.

Bertepatan dengan peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ia mengingatkan bahwa tanah dan ruang harus dikelola agar benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.

"Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan, dari ruang yang tertata muncul kepastian peluang usaha dan investasi.

Inilah amanah besar kita bersama, memastikan tanah terjaga, ruang tertata, agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, dan sumber harapan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (JN-TIM)