Menteri ATR/BPN Soroti Kesenjangan Sertifikasi Tanah, Minta Jajaran Gandeng Pemda

Baca Juga:

• Menteri Nusron Lantik Pejabat Eselon II, Tegaskan Fokus Pelayanan Kementerian ATR/BPN

Selisih sekitar 7,4 persen itu dinilai berpotensi menghambat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah digenjot secara nasional. Untuk itu, Nusron menekankan perlunya langkah kolaboratif lintas sektor.

"Kita harus cerdas dan mampu membaca data. Solusinya, mau tidak mau, jajaran ATR/BPN harus berkolaborasi dengan bupati dan wali kota. Sampaikan permohonan keringanan BPHTB agar proses tidak terhenti," tegasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengakui bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah selama ini telah dilakukan dan menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan program pertanahan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Selain memberikan pengarahan, Menteri Nusron juga menandatangani prasasti Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia turut didampingi Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito. (JN-Tim)