Ia menyoroti perlunya skema partisipatif, pendekatan berbasis wilayah, integrasi lintas sektor, serta digitalisasi data spasial. Penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di semua tingkatan juga menjadi prioritas.
Terkait pelaksanaan Bank Tanah, Wamen Ossy menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan sosial.
Ia mengingatkan bahwa alokasi minimal 30 persen lahan Bank Tanah untuk Reforma Agraria harus dijalankan secara terukur dan akuntabel.
"Jangan sampai Reforma Agraria dianggap sebagai agenda sekunder. Ia harus tetap menjadi prioritas dalam strategi pembangunan nasional," tegasnya.
Ketiga, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral Reforma Agraria. Menurutnya, program ini tidak hanya menyangkut legalisasi aset, namun juga penguatan kapasitas penerima tanah.
"Sinergi dengan lembaga keuangan, koperasi, UMKM, dan dunia pendidikan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan penerima manfaat Reforma Agraria," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah