TAPSEL| Jelajahnews – Proyek pembangunan jembatan gantung (rambin) di Desa Purba Nauli, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yang menelan anggaran hingga Rp 495 juta, kembali menjadi sorotan publik.
Proyek ini ditangani oleh CV Thama Kontraktor, namun hingga kini terindikasi mangkrak. Pantauan tim media di lapangan menunjukkan bahwa hanya dua unit menara rambin (pylon) yang tampak berdiri.
Pada bangunan tersebut tidak adanya lantai jembatan (decking), kabel sling, ataupun penggantung. Kondisi ini membuat jembatan tidak dapat difungsikan sebagai sarana penyeberangan masyarakat.
Tak hanya progres fisik yang minim, dugaan kejanggalan juga muncul terkait alamat kantor rekanan pelaksana proyek. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Tapsel, CV Thama Kontraktor tercatat beralamat di Jalan Raja Inal Siregar Gang Lestari, Kec. Psp Batunadua, Kota P.Sidimpuan, Sumatera Utara.
Namun, saat dilakukan penelusuran pada Selasa (27/05/25), kantor tersebut tidak ditemukan. Warga sekitar bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan perusahaan konstruksi tersebut di lokasi tersebut.
“Kalau alamat kantornya saja tidak jelas, bagaimana bisa kita percaya proyeknya akan dikerjakan dengan baik? Ini jadi bukti lemahnya pengawasan dan verifikasi administratif oleh dinas terkait,” ujar A. J Siagian, Ketua Umum Bangsa Institute (BI) Tabagsel.
Siagian juga mempertanyakan rincian anggaran proyek. Dari analisa dan estimasi awal yang dilakukan pihaknya, pembangunan dua unit menara rambin seperti yang terlihat di lapangan diperkirakan hanya menelan anggaran Rp 100 juta hingga Rp 160 juta.
“Dengan total anggaran Rp 495 juta, tentu publik berhak bertanya ke mana sisa anggaran lainnya digunakan. Apalagi elemen penting seperti lantai jembatan dan kabel penyangga belum terlihat,” tambahnya.
Menurut BI Tabagsel, pekerjaan yang hanya dikerjakan setengah jalan tidak memberi manfaat apapun bagi masyarakat.
Lebih jauh, kondisi proyek justru menjadi tempat bermain anak-anak yang berisiko membahayakan keselamatan mereka.
Menanggapi hal ini, Bangsa Institute mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapanuli Selatan untuk segera menjelaskan secara terbuka progres proyek kepada publik.
Lembaga tersebut juga mendorong dilakukannya audit investigatif oleh pihak independen guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran.
“Kami akan terus mengawal ini. Bila perlu, kami dorong aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ini menyangkut uang rakyat, jangan sampai rakyat pula yang dirugikan,” tegas Siagian.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, CV Thama Kontraktor selaku pelaksana proyek dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi.
Masyarakat kini menunggu tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyelesaikan proyek yang terbengkalai ini dan menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaannya. (JN-Tim)
