Fraksi Golkar DPRD Medan Minta Revisi Perda Pajak Tidak Membebani UMKM dan Masyarakat

"Perlu ada kajian yang jelas mengenai dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM," katanya.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan urgensi perubahan perda yang relatif baru diterapkan serta apakah terdapat target penerimaan yang belum tercapai sehingga diperlukan revisi.

Terkait rencana perubahan tersebut, Golkar meminta Pemko Medan menyampaikan proyeksi peningkatan PAD secara realistis, termasuk indikator keberhasilan serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi harus tetap berpihak pada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pedagang pasar, dan pelaku UMKM.

"Perubahan perda tidak boleh menjadi beban baru bagi masyarakat. Kebijakan ini harus tetap menjaga daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.