Fraksi PDIP DPRD Medan Soroti RAPBD 2027, Desak Solusi Air Bersih hingga Evaluasi Kinerja OPD

MEDAN -Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menegaskan akan tetap bersikap kritis dalam mengawal penggunaan anggaran dan kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robbi Barus, SE mengatakan, sikap kritis merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada anggota dewan.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti PAD hingga Kinerja OPD

"Kami akan terus bersikap kritis dan menyampaikan kritik yang konstruktif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kota Medan," ujar Robbi dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki dan Zulkarnaen.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Sekretariat DPRD.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai belum tertangani secara optimal. Salah satunya terkait krisis air bersih yang masih dikeluhkan warga di berbagai wilayah Kota Medan.

Robbi menyebut, berdasarkan hasil reses anggota dewan, keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih masih cukup tinggi. Ia menilai alasan bahwa penyediaan air bersih merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dijadikan pembenaran.

"Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemko Medan harus tetap bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya," tegasnya.

Fraksi PDIP meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk alokasi anggaran dalam RAPBD 2027.

Selain itu, PDIP juga menyoroti jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Fraksi ini mendesak Wali Kota segera menetapkan pejabat definitif, termasuk pada sejumlah jabatan lain yang masih diisi oleh pejabat sementara.

"Penetapan pejabat definitif penting untuk memastikan efektivitas kinerja birokrasi dan percepatan pembangunan," kata Robbi.

Fraksi PDIP juga meminta evaluasi terhadap pejabat yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal guna mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Di sektor kepegawaian, Robbi turut mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah terkait kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari status paruh waktu menjadi penuh waktu yang direncanakan mulai Januari 2027, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius. Fraksi PDIP menilai genangan air masih terjadi di sejumlah ruas jalan akibat drainase yang tidak optimal serta pendangkalan Sungai Deli dan Sungai Babura.

"Normalisasi drainase dan sungai harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan," ujarnya.

PDIP juga menyoroti pelayanan Universal Health Coverage (UHC) dengan anggaran kesehatan mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Meski mengapresiasi program tersebut, Fraksi PDIP menilai masih terdapat keluhan masyarakat, seperti pasien BPJS Kelas III yang tidak mendapatkan pelayanan optimal di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Ini harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Robbi menyebut adanya indikasi pengujian sampel limbah yang tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi menimbulkan manipulasi data.