Fraksi PAN-Perindo Soroti Efektivitas Anggaran Kesehatan, Dukung Revisi Perda Sistem Kesehatan Medan

MEDAN -Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan menyoroti besarnya anggaran sektor kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya berdampak maksimal terhadap pelayanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/2/2026).

Pandangan fraksi disampaikan juru bicara Fraksi PAN-Perindo, Edwin Sugesti Nasution, dalam agenda penyampaian pandangan terhadap Ranperda perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, dan dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Edwin menegaskan bahwa perubahan perda merupakan langkah yang diperlukan, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan regulasi sebelumnya.

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Perda Nomor 4 Tahun 2012 perlu disesuaikan agar selaras dengan kebijakan nasional," ujarnya.

Selain aspek regulasi, Fraksi PAN-Perindo juga menyoroti berbagai persoalan pelayanan kesehatan di lapangan. Menurutnya, masih terdapat keluhan masyarakat terkait keterbatasan kamar rawat inap, antrean panjang di Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga ketersediaan obat yang belum optimal.

"Peningkatan program Universal Health Coverage (UHC) menjadi UHC Premium penting untuk mengatasi persoalan penolakan pasien, lamanya penanganan di IGD, serta pemulangan pasien sebelum benar-benar pulih," tegas Edwin.

Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran kesehatan di Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Menurutnya, anggaran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata.

"Dana yang besar itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik," katanya.

Di akhir pandangannya, Fraksi PAN-Perindo menyatakan mendukung Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 untuk ditetapkan sebagai hak inisiatif DPRD Kota Medan dan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Medan.

Fraksi berharap revisi perda dapat menghasilkan sistem kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(jns)