Perkuat Legalitas Aset Daerah, Kantor Pertanahan Serahkan Sertipikat Tanah ke Pemko P.Sidimpuan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
MEDAN -Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengendalikan harga bahan pangan guna menekan tingginya inflasi yang melanda Kota Medan, khususnya, dan Sumatera Utara pada umumnya.
Penegasan tersebut disampaikan Rajudin menanggapi data inflasi Kota Medan yang mencapai 4,4 persen, serta Sumatera Utara yang tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia, yakni 5,32 persen (Year on Year/YoY). Angka ini jauh melampaui target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.
"Kenaikan harga bahan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan inflasi. Karena itu, kami meminta pemerintah — baik Pemko Medan maupun Pemerintah Pusat — segera mengendalikan harga bahan pangan di Kota Medan," ujar Rajudin Sagala kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga:Rajudin menambahkan, pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Bila harga pangan terus melambung, inflasi akan sulit dikendalikan.
Lebih lanjut, Rajudin menjelaskan bahwa DPRD Kota Medan telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah yang akan dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Ia juga meminta agar seluruh OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, termasuk PUD Pasar Kota Medan selaku pengelola pasar tradisional, mendukung langkah Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam mengontrol harga bahan pangan.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebelumnya menyampaikan bahwa Pemko Medan telah bergerak cepat untuk mengatasi inflasi.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah