Perkuat Legalitas Aset Daerah, Kantor Pertanahan Serahkan Sertipikat Tanah ke Pemko P.Sidimpuan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
MEDAN -Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi IV, Zulham Efendi, mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II agar lebih fokus dalam menangani persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Medan.
Menurut Zulham, masyarakat dan para lurah kerap mengeluhkan lambannya respons BWS terhadap laporan kerusakan infrastruktur pengendali banjir, termasuk tanggul sungai yang jebol di kawasan Medan Utara.
"Banyak laporan dari lurah yang tidak ditanggapi dengan cepat oleh BWS. Salah satunya, tanggul yang pecah sudah dilaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut. Padahal ini menyangkut keselamatan warga," tegas Zulham dalam rapat bersama perwakilan BWS Sumatera II di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (20/10/2025).
Baca Juga:Politisi muda itu meminta agar BWS menjadikan Kota Medan sebagai prioritas utama dalam program pengendalian banjir, mengingat hampir setiap tahun ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini dilanda banjir di titik-titik yang sebenarnya bisa dikendalikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan penanganan menyeluruh. Ia menjelaskan, dana berkala untuk setiap sungai hanya sekitar Rp200 juta per tahun, yang digunakan untuk operasional serta perbaikan ringan.
Feriyanto menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebenarnya dapat turut membantu penanganan banjir, namun tetap memerlukan izin dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Zulham berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan BWS dapat diperkuat agar penanganan banjir di Medan menjadi lebih efektif dan tidak hanya bersifat sementara.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah