DPRD Medan Sambut Baik Pemerintah Tahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

MEDAN -Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M., menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat yang memastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Zulkarnaen, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

"Alhamdulillah, kita menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tahun depan. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat," ujar Zulkarnaen kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga:

• Sampah Menggunung di Jalan Pertempuran Ganggu Warga dan Sekolah, DPRD Medan Desak Pemko Segera Bertindak

Zulkarnaen menambahkan, saat ini Pemerintah Pusat memahami betul kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan tahun depan agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat.

Namun, Zulkarnaen juga meminta BPJS Kesehatan, khususnya di Kota Medan, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan kesehatan dari penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut. Selain itu, ia juga mengimbau seluruh rumah sakit di Kota Medan yang menjadi provider BPJS Kesehatan agar benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pasien.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk menghindari penambahan beban masyarakat, mengingat pemulihan ekonomi nasional yang dinilai belum sepenuhnya kuat.

Purbaya menegaskan, penundaan penyesuaian tarif iuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan menahan diri dari penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan hingga ekonomi nasional benar-benar pulih dan tumbuh kuat. Ia menambahkan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi, yakni di atas 6 persen.