DPRD Medan Kritik Wali Kota karena Biarkan Penimbunan Hutan Mangrove Tanpa Izin di Sicanang

MEDAN -Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Suhendra, menyampaikan kekecewaannya terhadap Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang dinilai membiarkan aktivitas penimbunan kawasan Hutan Mangrove oleh PT Desi Berkah Utama (DBU) di Jalan Pulau Sicanang, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Menurut Hadi, hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama jajaran DPRD Medan dan Pemerintah Kota Medan pada Selasa (7/10/2025) menunjukkan bahwa aktivitas penimbunan tersebut dilakukan tanpa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan. Selain itu, PT DBU juga tidak memiliki izin penimbunan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).

"Namun sampai sekarang Pemko Medan belum menghentikan kegiatan tersebut. Kita kecewa dengan sikap Wali Kota Medan. Jelas-jelas ada pelanggaran, tetapi aktivitas penimbunan Hutan Mangrove oleh PT DBU tidak juga dihentikan dan justru dibiarkan," ujar Hadi Suhendra kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga:

• Sampah Menggunung di Jalan Pertempuran Ganggu Warga dan Sekolah, DPRD Medan Desak Pemko Segera Bertindak

Wakil Ketua DPRD Medan itu menambahkan bahwa dirinya telah melaporkan persoalan tersebut secara langsung kepada Wali Kota melalui pesan pribadi, namun tidak mendapat respons. Ia menilai sikap diam Wali Kota menunjukkan ketidaktegasan dan kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu.

"Kalau Wali Kota takut sama pengusaha, mundur saja jadi Wali Kota. Untuk apa menjabat kalau tidak berani menegakkan aturan," tegas Hadi.

Ia menjelaskan bahwa penimbunan kawasan mangrove telah berlangsung sekitar satu minggu terakhir dan berdampak serius bagi warga. Hilangnya fungsi resapan air menyebabkan banjir parah di lingkungan sekitar.

Hadi juga mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, untuk meminta tindakan segera.

"Pemko Medan tidak boleh menunggu sampai kerusakan lingkungan makin parah. Segera hentikan aktivitasnya sekarang juga. Setelah itu, berikan sanksi tegas dan minta perusahaan mengembalikan Hutan Mangrove seperti semula," pungkasnya.