MEDAN -Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset Kota Medan. Menurut Fraksi Demokrat, keberadaan Pansus sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Pandangan resmi tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat, Ahmad Afandi Harahap, pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (11/11/2025).
"Pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan. Keduanya menjadi sumber utama pendanaan sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan program kesejahteraan masyarakat," ujar Afandi saat membacakan pandangan fraksi.
Baca Juga:Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah penyusunan Ranperda pembentukan Pansus sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Afandi, Pansus dibutuhkan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.
"Pembentukan Pansus ini mencerminkan keseriusan legislatif dalam memastikan setiap potensi PAD dikelola secara efektif, efisien, dan transparan," tegasnya.
Namun demikian, Fraksi Demokrat menyoroti bahwa pengelolaan PAD dan aset daerah di Kota Medan selama ini belum berjalan optimal. Banyak aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan kota.
Untuk menjawab persoalan itu, Fraksi Demokrat mendorong penerapan kebijakan inovatif dan digitalisasi dalam pengelolaan PAD. Pendekatan digital dinilai mampu meningkatkan akurasi data, meminimalkan kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik.
"Inovasi dan digitalisasi merupakan langkah penting agar PAD meningkat tanpa membebani masyarakat dengan pajak atau retribusi berlebihan," ujar Afandi.
Selain mengoptimalkan PAD, Fraksi Demokrat menilai pembentukan Pansus penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan aset daerah, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga teknis. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong kemandirian fiskal Kota Medan.
"Pansus harus mampu melahirkan solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada efisiensi serta kemandirian daerah," pungkas Afandi.
Dengan dukungan Fraksi Demokrat dan sejumlah fraksi lainnya, proses pembentukan Pansus diperkirakan akan berjalan mulus dan menjadi langkah awal peningkatan tata kelola pendapatan serta aset daerah secara lebih profesional.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah