Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Pansus PAD dan Penertiban Aset, Dorong Kemandirian Fiskal Kota Medan

MEDAN -Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset Kota Medan. Menurut Fraksi Demokrat, keberadaan Pansus sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Pandangan resmi tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat, Ahmad Afandi Harahap, pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (11/11/2025).

"Pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan. Keduanya menjadi sumber utama pendanaan sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan program kesejahteraan masyarakat," ujar Afandi saat membacakan pandangan fraksi.

Baca Juga:

• Fraksi Demokrat DPRD Medan Kritik RPJMD 2021–2026, Nilai Program Masih Normatif

Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah penyusunan Ranperda pembentukan Pansus sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Afandi, Pansus dibutuhkan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.

"Pembentukan Pansus ini mencerminkan keseriusan legislatif dalam memastikan setiap potensi PAD dikelola secara efektif, efisien, dan transparan," tegasnya.

Namun demikian, Fraksi Demokrat menyoroti bahwa pengelolaan PAD dan aset daerah di Kota Medan selama ini belum berjalan optimal. Banyak aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan kota.

Untuk menjawab persoalan itu, Fraksi Demokrat mendorong penerapan kebijakan inovatif dan digitalisasi dalam pengelolaan PAD. Pendekatan digital dinilai mampu meningkatkan akurasi data, meminimalkan kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik.

"Inovasi dan digitalisasi merupakan langkah penting agar PAD meningkat tanpa membebani masyarakat dengan pajak atau retribusi berlebihan," ujar Afandi.

Selain mengoptimalkan PAD, Fraksi Demokrat menilai pembentukan Pansus penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan aset daerah, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga teknis. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong kemandirian fiskal Kota Medan.

"Pansus harus mampu melahirkan solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada efisiensi serta kemandirian daerah," pungkas Afandi.

Dengan dukungan Fraksi Demokrat dan sejumlah fraksi lainnya, proses pembentukan Pansus diperkirakan akan berjalan mulus dan menjadi langkah awal peningkatan tata kelola pendapatan serta aset daerah secara lebih profesional.