"Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2025 ini diperkirakan menurun sebesar Rp670,93 miliar lebih atau 8,79 persen dari target sebelumnya. Sementara belanja daerah disepakati Rp7,07 triliun lebih," jelasnya.
Rico menambahkan, meski terdapat penurunan pendapatan, APBD 2025 tetap diarahkan untuk program prioritas pembangunan.
"Penganggaran tahun 2025 sangat strategis karena kita akan melaksanakan berbagai program pembangunan prioritas untuk mewujudkan Kota Medan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera," ujarnya.
Sebelum penandatanganan, sidang diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan P-APBD oleh Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala yang kemudian dilanjutkan Zulkarnaen. Seluruh fraksi juga menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda P-APBD 2025.
Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan mendorong Pemko Medan agar memprioritaskan anggaran perubahan untuk pembangunan infrastruktur, memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mendukung program-program yang memberi dampak cepat (quick wins).
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto menerbitkan surat keputusan mutasi bagi sejumlah
Hukrim