MEDAN -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan melalui juru bicaranya, H. Doli Indra Rangkuti, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar secara daring, Selasa (2/9/2025).
Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2025 yang telah disepakati, tercatat sejumlah perubahan signifikan. Pendapatan daerah berkurang Rp670,935 miliar atau 8,79 persen sehingga menjadi Rp6,965 triliun lebih. Belanja daerah juga berkurang Rp535,862 miliar (7,04 persen) menjadi Rp7,070 triliun. Sementara pembiayaan netto meningkat Rp135,073 miliar (128,55 persen) menjadi Rp105,073 miliar lebih.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS mengajukan sejumlah pertanyaan kritis kepada Pemerintah Kota Medan.
Baca Juga:Pertama, Fraksi PKS menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp670,935 miliar. "Kami mempertanyakan dasar penetapan target tersebut serta langkah dan strategi pemerintah dalam mencapainya. Jika target tidak tercapai, tentu akan berdampak pada pengurangan belanja daerah," ujar Doli.
Kedua, penurunan target pajak daerah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp49,5 miliar juga dipertanyakan. Fraksi PKS berharap hal ini tidak berdampak pada pelayanan publik, khususnya penerangan lampu jalan yang berhubungan dengan keamanan masyarakat.
Ketiga, Fraksi PKS menyoroti pengurangan belanja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar Rp756,265 miliar lebih, sementara belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang justru bertambah Rp127,991 miliar. "Program apa yang dipangkas dan apa dasar pertimbangannya?" tanya Doli.
Selain itu, Fraksi PKS juga mengangkat beberapa isu strategis, antara lain:
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Proyek pembangunan gedung ruangan Cathlab dan sarana pendukungnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan dengan nilai kontra
Daerah
Memperingati Hari Jadi ke75 Humas Polri, Seksi Humas Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) memilih cara sederhana yang berdampak nyata mendonork
Daerah
Kebakaran melanda kawasan Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Senin (19/10/2026) mala
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong percepatan penyerahan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Thomsen Nias
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian
Daerah
Tempat biliar yang identik dengan permainan bola sodok justru menjadi lokasi penangkapan seorang pria berinisial IS (36).
Daerah
Seorang pria bernama Sukur Dalimunthe ditemukan tewas tergantung di Perumahan Griya Napa Asri, Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten T
Daerah
Sebuah pondok di kebun salak milik warga di Desa Sisundung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi sasaran Op
Daerah