MEDAN -Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan penertiban usaha ekspedisi bongkar muat di Jalan Pukat II, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung. Aktivitas ekspedisi di kawasan permukiman itu dinilai melanggar aturan sekaligus menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rekomendasi tersebut diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan, Selasa (19/8/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota Edwin Sugesti Nasution, Lailatul Badri, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Rommy Van Boy, serta Zulham Effendi. Turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan Medan, Satlantas Polrestabes, Satpol PP, Dinas Perkimtaru, dan sejumlah warga.
"Pemko Medan harus tegas menertibkan usaha ekspedisi di Jalan Pukat II. Jalan itu sempit, merupakan jalan kota, dan berada di kawasan permukiman. Tidak boleh dilewati truk maupun dijadikan lokasi pergudangan," tegas Edwin Sugesti Nasution dari Fraksi PAN.
Baca Juga:Edwin juga meminta agar Pemko memasang portal bila pemilik usaha menolak memindahkan lokasi. "Jika tetap membandel, truk ekspedisi tidak boleh lagi melintas di sana," ujarnya.
Komisi IV memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi pemilik usaha untuk mempersiapkan relokasi. Satpol PP diminta segera melayangkan surat peringatan (SP) sebagai langkah administratif sebelum eksekusi.
Anggota Komisi IV lainnya, Rommy Van Boy, menilai lemahnya pengawasan Pemko, khususnya Dinas Perhubungan, membuat aktivitas ekspedisi berlangsung tanpa hambatan meski telah lama dikeluhkan warga. "Sudah jelas melanggar aturan, seharusnya Dishub konsisten melarang dan menyurati pelaku usaha," katanya.
Sementara itu, perwakilan Satlantas Polrestabes Medan, Iptu P. Tarigan, menegaskan perlunya rekomendasi resmi dari DPRD agar penertiban lebih efektif. "Kalau hanya ditilang, mereka cukup membayar denda lalu tetap beroperasi seperti biasa," ucapnya.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah