MEDAN -Puluhan warga Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, mendatangi Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan, Senin (25/8/2025). Mereka memprotes keberadaan PT Agro Raya Mas yang dinilai merugikan masyarakat dan meminta DPRD memfasilitasi penindakan terhadap perusahaan tersebut.
Warga menegaskan agar perusahaan yang berlokasi di Jalan Kapten M. Ilyas, Kelurahan Sei Mati, tidak lagi diberi izin beroperasi. Kehadiran mereka diterima Ketua Fraksi Hanura-PKB Janses Simbolon bersama anggota fraksi, Lailatul Badri dan Hj. Roma Uli Silalahi. Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen serta Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Menurut warga, mereka masih trauma akibat kebakaran hebat di pabrik pada 23 Juli 2025.
Baca Juga:"Peristiwa itu benar-benar membuat kami trauma. Api sulit dipadamkan sehingga kami diminta mengungsi," ungkap sejumlah warga.
"Kebakaran terjadi pukul 16.00 WIB dan baru bisa dipadamkan sekitar pukul 02.00 WIB. Petugas pemadam hampir menyerah karena kelelahan. Kami bertahan dan meminta bantuan Pak Janses agar mereka terus bekerja," jelas M. Situmorang.
Selain ancaman kebakaran, warga menilai keberadaan PT Agro Raya Mas tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Perusahaan disebut hanya mempekerjakan sedikit warga lokal, mencemari lingkungan dengan limbah minyak, polusi udara, serta kebisingan.
"Pabrik ini juga merugikan kami para petambak. Banyak ikan, terutama udang, mati akibat air tercemar. Kerugian kami sangat besar," kata Pakpahan, seorang petambak, sambil menunjukkan bukti foto.
Warga juga memprotes kerusakan jalan akibat mobilisasi truk perusahaan. Jalan Kapten M. Ilyas yang seharusnya hanya dilalui kendaraan maksimal 8 ton, kerap dilewati truk bermuatan hingga 30 ton.
"Kami sudah memasang portal, tapi justru mendapat intimidasi," ujar seorang warga.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Hanura-PKB Janses Simbolon menegaskan DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
"Sejak awal, PT Agro Raya Mas berjanji menyerap tenaga kerja lokal, tapi janji itu tidak ditepati. Banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan, sehingga laporan warga ini akan kami tindak lanjuti lewat RDP," tegas Janses.
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen meminta warga membuat laporan resmi.
"Silakan masukkan pengaduan ke Komisi II dan Komisi IV agar dapat ditindaklanjuti. Persoalan ini menyangkut perizinan, tenaga kerja, dan dampak lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menyatakan pihaknya siap memproses laporan warga.
"Silakan masukkan surat beserta bukti-buktinya, kami akan segera menjadwalkan tindak lanjut sesuai arahan pimpinan," katanya.
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
Daerah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah