MEDAN -Komisi II DPRD Kota Medan memastikan keresahan guru honorer yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera mendapat jawaban. Pelantikan mereka dijadwalkan mulai Agustus 2025 dan ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2025.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., M.A., saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Medan, serta Forum Komunikasi Guru Honorer se-Kota Medan, Senin (14/7/2025).
"Kami hadir untuk mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya guru-guru honorer yang telah lama mengabdi. Insya Allah, hak mereka akan benar-benar terpenuhi," ujar Kasman.
Baca Juga:Politisi PKS dari Daerah Pemilihan V Kota Medan itu menegaskan, RDP kali ini menjadi wujud nyata sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkeadilan.
"Ini bukti konkret bahwa kita semua serius memperjuangkan nasib guru honorer," katanya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan BKPSDM Pemko Medan memastikan proses pelantikan akan dilakukan secara bertahap.
"Guru honorer yang lulus P3K akan dilantik mulai Agustus. Paling lambat Oktober seluruhnya selesai. Penjadwalan ini disesuaikan dengan administrasi dan kesiapan teknis," jelas pejabat BKPSDM.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah