Sejumlah pasal juga mengatur larangan spesifik, antara lain:
Pasal 9 ayat (5) melarang pendirian terminal bayangan serta kegiatan berdagang, mengamen, dan mengemis di jalan umum.
Pasal 10 melarang pihak yang tidak berwenang mengatur lalu lintas atau melakukan pungutan liar.
Pasal 11 mengatur larangan membuang sampah sembarangan, meludah, merokok, dan mengamen di kendaraan umum.
Sanksi administratif diberlakukan bagi pelanggar, dan jika tidak dijalankan, pelanggar dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan serta denda hingga Rp50.000.000.
Perda tersebut ditetapkan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan diundangkan di Medan pada 9 Desember 2021.
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
Daerah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah