PAD Bocor di Banyak Titik, Kajari Sidimpuan Sentil Keras Dishub

P.SIDIMPUAN| Jelajahnews – Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai jauh dari harapan. Dalam forum evaluasi bersama OPD di Aula Bapplitbangda, Kamis (22/05/25).

Kajari Padangsidimpuan Dr. Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, menegaskan bahwa kebocoran PAD terjadi secara masif, bahkan di sektor yang seharusnya bisa menyumbang banyak, seperti parkir.

“Saya tidak habis pikir. Restoran yang selalu ramai di kota ini hanya setor pajak Rp2,5 juta per bulan. Itu berarti omzet mereka hanya Rp25 juta per bulan. Ini jelas tidak masuk akal,” tegas Kajari, membuka kritiknya.

Namun bukan hanya sektor kuliner yang jadi sorotan. Kajari juga menyinggung keras kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pengelolaan retribusi parkir.

Menurutnya, potensi PAD dari sektor ini sangat besar, tapi kenyataannya justru menjadi ladang kebocoran yang tak tersentuh.

“Coba lihat, hampir setiap sudut kota ini ada tukang parkir. Tapi PAD dari sektor parkir sangat minim. Ke mana uang itu larinya? Ini harus dijawab Dishub,” ucapnya dengan tajam.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dan dugaan adanya sistem setoran liar membuat potensi besar dari sektor parkir tidak tercermin dalam realisasi PAD.

“Jika perlu, audit khusus harus dilakukan terhadap sistem pengelolaan parkir oleh Dishub. Ini uang rakyat, bukan untuk dikuasai oknum,” tegasnya.

Pemborongan & Praktek Lama yang Masih Dipelihara

Lebih lanjut, Kajari juga menyinggung soal praktik pemborongan pemungutan pajak dan retribusi yang masih berlangsung, meski jelas dilarang dalam Pasal 96 UU No.28 Tahun 2009.

Korupsi Struktural & Mentalitas Oknum: Penyakit Lama

“Korupsi itu bukan lagi soal nominal, tapi soal mental. Penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan kepercayaan, semua itu berakar pada sistem yang tidak diawasi,” tukasnya.

Respon Pimpinan Daerah: Janji yang Harus Dibuktikan

Wakil Wali Kota Harry Pahlevi mengakui bahwa kritik ini menjadi pelecut semangat perbaikan. Ia menilai forum ini sebagai momen penting mendorong kemandirian fiskal daerah.

Sementara Ketua DPRD, Sri Fitrah Munawaroh, menyebut bahwa strategi penguatan regulasi dan kerja sama dengan kejaksaan dalam hal pengawasan dan pencegahan korupsi harus menjadi prioritas ke depan.

Penandatanganan Pakta Integritas: Harapan vs Kenyataan

Forum ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran OPD dan Camat. Namun, publik masih bertanya-tanya: apakah ini akan menjadi titik balik, atau hanya seremoni tanpa aksi nyata?

Dishub dan OPD lain kini berada dalam sorotan. PAD tak akan membaik jika kebocoran terus dibiarkan dan pengawasan hanya sebatas wacana. (JN- Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *