PEMATANGSIANTAR – Terkendalinya inflasi di Kota Pematang Siantar pada triwulan ketiga tahun 2023 merupakan hasil sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang semakin solid dan terarah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dalam acara High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pematang Siantar, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) BI Pematang Siantar, Jalan H Adam Malik, Sumut,
Selasa (26/09/2023).
Dalam kondisi terakhir, dengan inflasi Agustus 2023 sebesar -0,11% (mtm), 1,35% (ytd), 3,88% (mtm), sebut Susanti, dalam penanganan inflasi tentunya kolaborasi dari semua yang terlibat dalam TPID. Sehingga diharapkan keterlibatan masing-masing OPD terkait secara pro aktif. Mulai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang selalu mempublikasikan kondisi-kondisi terkini, khususnya mengenai inflasi di Kota Pematang Sianțar.
Susanti juga berharap kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dalam mengambil langkah-langkah atau antisipasi yang perlu dilakukan, dalam menjaga stabilitas harga.
“Diskusi ini nantinya, memberikan informasi, berkenaan dengan langkah-langkah dan kebijakan dalam mengantisipasi gejolak harga, ketersediaan bahan pangan, dan kelancaran distribusi,” tutur Susanti.
Untuk itu, Susanti meminta seluruh pihak yang terlibat dalam TPID untuk berkoordinasi sehingga inflasi, khususnya di Kota Pematang Siantar dapat dalam kondisi baik.
“Semoga kerjasama ini terus kita tingkatkan dalam mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas, Pematang Siantar Bangkit dan Maju,” kata Susanti.
Sebelumnya, Kepala KPw BI Pematang Siantar Muqorobin dalam pemaparannya menyampaikan, komoditas penyumbang Inflasi pada bulan Agustus yakni kenaikan biaya perguruan tinggi, dan kenaikan harga cabai merah, tomat, dan kenaikan harga mobil.
“Untuk penyumbang deflasi pada bulan ini adalah daging ayam ras karena sebelumnya naik tinggi dan sekarang sudah menurun, kemudian bawang merah, bawang putih, dan ikan tongkol,” terangnya.
Dijelaskannya, terkait kenaikan harga beras dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga pokok beras, transisi kenaikan harga BMM, dampak banjir, dan dampak kekeringan El-Nino.
Atas kerjasama yang telah terlaksana selama ini, diharapkan dapat terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi.
“Untuk itu, diharapkan juga peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menginformasikan pergerakan harga bahan pangan kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH MH menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk optimalisasi APBD dalam pengendalian inflasi.
“Bagaimana intervensi pasar dalam hal mengendalikan gejolak pasar untuk menjamin ketersediaan pangan. Juga penguatan sarana dan prasarana melalui dinas terkait,” terangnya.
“Kita harus kolaboratif dan bergotong royong, serta memperkuat komunikasi,” sambungnya.
Jurist menegaskan, dalam hal pengambilan kebijakan, khususnya anggaran, kejaksaan siap mengawal.
“Agar anggaran itu bisa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat aturan,” ujarnya.
Sedangkan Dandim 0207/ Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy dalam pemaparannya memfokuskan pada isu geopolitik yang terjadi saat ini, dan bagaimana dampaknya pada Indonesia. Di mana perang Rusia dan Ukraina berdampak secara global.
“Di bulan Agustus terjadi deflasi 0,11. Apabila dilihat dari inflasi secara global, Indonesia mengalami sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya,” tuturnya.
Kapolres Pematang Siantar diwakili Kanit Tipikor Ipda Apri Damanik meminta perlu adanya edukasi terhadap masyarakat dalam hal penanganan inflasi.
Kegiatan ini, juga dinilai sangat penting dalam hal penanganan inflasi. Ia juga meminta kepada TPID untuk memberikan data setiap hari, agar dilaporkan secara berjenjang ke Polda Sumut dan Mabes Polri.
“Agar tetap ter-update setiap hari,” tukasnya. (kb/rp)
