JAKARTA | Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Indonesia mencapai 90 persen dalam lima tahun ke depan.
Target ambisius itu diumumkan usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Rapat Kerja Nasional DMI di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025.
“Kami bertekad, dalam lima tahun ini, minimal 90 persen dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan,” ujar Nusron di hadapan para pengurus DMI se-Indonesia.
“Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu.”
Langkah ini dinilai mendesak. Berdasarkan data Kementerian Agama, dari 561.909 bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia, baru 267.994 yang bersertifikat, atau sekitar 47,6 persen. Dengan kata lain, lebih dari separuh tanah wakaf masih belum memiliki kepastian hukum.
Untuk tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat baru 2.411 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikasi. Nusron menyebut pihaknya telah membuka loket khusus sejak 1 Maret 2025 untuk memproses sertipikasi tanah wakaf, termasuk milik yayasan dan organisasi masyarakat keagamaan lainnya.
“Ini supaya tidak antre dengan permohonan sertipikat reguler maupun PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” kata Nusron.
Menurutnya, kementeriannya setiap tahun menerbitkan sekitar 7 juta sertipikat, sehingga pelayanan khusus diperlukan agar proses sertipikasi wakaf tidak terhambat birokrasi.
Penandatanganan MoU ini juga mencakup pemberian asistensi hukum, pencegahan konflik, serta pemetaan aset yang dikelola oleh DMI. Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, menyambut baik langkah tersebut.
Menurutnya, konflik atas tanah wakaf lebih banyak terjadi di luar lingkungan masjid, dan harus dicegah sedini mungkin.
“Di masjid jarang terjadi konflik, tapi di sekolah sering terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal seperti itu terjadi di masjid,” kata Kalla.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya mantan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta perwakilan ormas keagamaan. (JN-Tim)
